Daftar Isi

Recommendations

Info

18 membebaskan orang-orang yang ditahan berdarkan pasal-pasal tersebut. • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengamandemen Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 untuk menghilangkan persyaratan pembebasan bersyarat untuk pernyataan kesetiaan terkait tindak kejahatan terhadap negara, dan/atau mempertimbangkan untuk memisahkan tahanan yang melanggar undang-undang tersebut dari narapidana terorisme, korupsi dan narkotika. • Pemerintah Indonesia harus memperkuat kemandirian dan mandat Komnas HAM, termasuk akses tanpa batasan untuk melaksana kan inspeksi mendadak terhadap lembaga pemasyarakatan. • Komnas HAM harus meningkatkan pengawasan lembaga pemsyarakatan di seluruh Papua, dengan memprioritaskan daerah dataran tinggi tengah dan daerah kepala burung. • Pemerintah Indonesia harus meratifikasi Proto kol Tambahan terhadap Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol to the Convention against Torture), dan/atau menciptakan UU Nasional yang meng krimi nalisasikan tindak penyiksaan. • Pemerintah Indonesia harus mengundang kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Pelapor Khusus PBB anti Penyiksaan untuk mengunjungi Indonesia. Untuk pemerintah provinsi dan pihak berwenang • Polda Papua harus segera meningkatkan standar HAM dalam penegakan hukum di Papua. Polda Papua harus bekerja sama dengan organisasi HAM dan asosiasi penga - cara setempat untuk memberikan pe latihan HAM yang efektif bagi polisi, ter kait kewajiban HAM saat melakukan penahanan, interogasi dan proses peradilan, ter masuk menjamin hak atas sidang yang adil, hak untuk didampingi pengacara, kunjungan keluarga, kesehatan, hak bebas dari penyiksaan, serta pelatihan mengenai prinsip dasar PBB tentang penggunaan keke rasan dan senjata api. Upaya ini harus didukung oleh upaya untuk memberantas impunitas. • Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dan Polda Papua harus bekerja sama memperkuat fungsi Profesi dan Pengamanan (PROPAM), termasuk mem bangun kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar saksi dan korban pelanggaran HAM yang dilindungi dapat memberikan bukti tanpa merasa cemas akan ancaman keselamatan saat dalam perlindungan ataupun ketika dibebaskan; Untuk pelaku internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Uni Afrika, dan negara-negara lain • Mendukung pembebasan tanpa syarat tahanan politik, menuju tercapainya dialog damai antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua. • Mengangkat isu kemanusiaan terkait tahanan politik dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (update bulanan tersedia di Orang Papua di Balik Jeruji) • Mendesak adanya kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat, dan kunjungan lanjutan Pelapor Khusus PBB anti Penyiksaan. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan Intimidasi terhadap Wartawan Hampir setiap hari di Papua, wartawan setempat menghadapi beragam resiko seperti ancaman dan intimidasi. Akses wartawan asing untuk mengunjungi wilayah Papua secara bebas juga dibatasi. Penindasan terhadap pers yang dilakukan oleh pemerintah dan polisi mengakibatkan terbatasnya jumlah peliputan media dan pengawasan LSM. Pada tahun 2014, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura mencatat 18 kasus intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan di Papua. Jumlah tersebut sedikit berkurang dibandingkan dengan kejadian pada tahun 2013, di mana AJI mencatat adanya 20 kasus. Akan tetapi, tahun 2014 dan 2013 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2012 di mana hanya tercatat 12 kasus. Bagian ini akan menyampaikan secara detil 21 kasus yang dilaporkan pada tahun 2013-2014. Sejak dulu, wartawan asing sudah melakukan peliputan secara sembunyi-sembunyi di Papua Barat. Hal itu dikarenakan Pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan akses terhadap wartawan asing dan pengamat HAM. Meskipun sebelumnya sudah pernah ada beberapa kasus penangkapan dan deportasi wartawan asing, tahun 2014 menjadi saksi pertama kalinya wartawan asing ditangkap dan dihukum dua setengah bulan penjara. 19 Intimidasi verbal dan fisik yang terjadi dalam kasus-kasus ini meliputi ancaman kekerasan, pembakaran, pemanggilan polisi dan hukuman pidana yang tidak sesuai, penyerangan, dan penusukan. Di kebanyakan kasus, pelaku kekerasan terhadap media di Papua dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada 16 kasus penekanan terhadap media yang dilaporkan dari bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2014. Polisi juga mendorong hilangnya kepercayaan publik terhadap pers. Pada tahun 2013, Kapolda Papua berkata dalam sebuah wawancara dengan Viva News bahwa pihak intelijen asing telah mencoba memasuki Indonesia dengan menyaru sebagai wartawan. Perkembangan media online di Papua telah membawa perubahan yang signifikan, di mana wartawan amatir mulai membantu menyebarkan informasi. Meskipun kecenderungan ini meningkatkan jumlah informasi yang tersedia, dan memberi solusi alternatif terhadap pers yang dibatasi pemerintah, muncul resiko lain. Yakni, adanya kemungkinan misinformasi dan kemungkinan inflitrasi oleh negara. Selain itu, wartawan non-profesional harus tetap mematuhi UU Pokok Pers dan mereka juga rentan terhadap intimidasi, karena kurangnya perlindungan dan dukungan perusahaan media. Banyak kasus penyerangan berujung pada impunitas dan pengulangan pelanggaran oleh pelaku. Tidak satupun dari 20 kasus pada tahun 2013 yang diusut tuntas secara hukum. Penusukan wartawan Fendi Rakmeni pada tahun 2014 merupakan kasus yang mengingatkan masyarakat pada kasus serupa di tahun 2011 yang menimpa wartawan Banjir Ambarita. Keadilan tidak pernah didapatkan untuk kasuskasus tersebut. Contoh Kasus: Aparat Kepolisian di Kantor Redaksi Pada tanggal 1 Mei 2013, AJI mendapatkan laporan bahwa di kantor media Binpa, Harian Papua Pos, dan Harian Cepos dijaga aparat Brimob. Informasi yang diterima AJI menyebutkan bahwa penjagaan di kantor redaksi ini dilakukan atas permintaan salah satu pemimpin redaksi media lokal dalam acara cofee morning di Polda Papua. Hak Sipil dan Politik
Page 3 and 4: Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6: 3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8: pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10: Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12: 9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14: 2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16: Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19: 17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86:
ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88:
4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90:
Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92:
surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94:
4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96:
93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98:
• Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100:
97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102:
perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104:
LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106:
Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108:
dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110:
5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112:
109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114:
menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116:
5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118:
115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?