Daftar Isi
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6.3 Korupsi di Papua<br />
Meskipun jumlah tersangka yang divonis bersalah dalam kasus korupsi meningkat,<br />
permasalahan korupsi masih belum terkendali. Korupsi telah merajalela di<br />
pemerintahan dan sistem hukum di Papua. Dana pembangunan dalam jumlah besar<br />
menguap begitu saja. Melawan korupsi melalui penyelidikan dan proses pengadilan<br />
memerlukan reformasi tata kelola hukum.<br />
Memberantas Korupsi di Papua<br />
Buku catatan di kantor sipir Lembaga Pemasyarakatan<br />
(LP) Abepura menunjukkan bahwa<br />
LP tersebut dihuni oleh 350 narapidana. 20<br />
di antaranya adalah terdakwa kasus korupsi,<br />
sedangkan 26 lainnya ditahan karena kasus<br />
korupsi. Secara total, 51 orang ditahan atas<br />
tuduhan kasus korupsi. Namun, jumlah tersebut<br />
lebih besar dibandingkan jumlah narapidana<br />
yang didakwa atas pengkhianatan yang<br />
berjumlah 14 orang.<br />
Jumlah narapidana yang ditahan karena kasus<br />
korupsi di LP tidak termasuk tersangka kasus<br />
korupsi, yang belum dinyatakan tidak bersalah<br />
oleh pengadilan dan masih bebas. Beberapa<br />
tersangka dibebaskan saat proses hukum mereka<br />
dihentikan pada tahap penyidikan. Beberapa<br />
tersangka telah divonis bersalah namun sedang<br />
dalam proses pengajuan banding. Jumlah<br />
tersangka dan narapidana kasus korupsi lebih<br />
tinggi jika dibandingkan dengan jumlah<br />
narapidana kasus korupsi dari lembaga<br />
Pemasyarakatan lain di Provinsi Papua dan Papua<br />
Barat, serta tersangka kasus korupsi yang sedang<br />
menjalani proses penyidikan.<br />
Seorang staf Kantor Wilayah Kementerian<br />
Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua bercanda<br />
dengan mengatakan bahwa narapidana kasus<br />
korupsi di semua LP Provinsi Papua dan Papua<br />
Barat dapat membentuk pemerintahan sendiri,<br />
saking banyaknya jumlah pejabat pemerintah<br />
dan mitra swasta mereka yang ditahan.<br />
Nikolaus Kondomo, pejabat Kejaksaan Tinggi<br />
Papua dan asisten jaksa tindak pidana khusus,<br />
menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi<br />
di Papua dan Papua Barat telah meningkat sejak<br />
2012 hingga 2014. 1 Pada tahun 2012, jumlah<br />
kasus korupsi adalah sekitar 14 kasus. Jumlah<br />
tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi<br />
59 kasus dan terus bertambah pada tahun 2014.<br />
Selain itu, Nikolaus mengatakan wajar apabila<br />
Papua dan Papua Barat disebut sebagai surga<br />
bagi para koruptor.<br />
Jumlah pejabat yang terlibat dalam kasus<br />
korupsi kemungkinan akan bertambah. Ada<br />
banyak kasus yang saat ini sedang diselidiki oleh<br />
Kejaksaan Tinggi Papua, termasuk kasus lama<br />
yang telah ditutup karena alasan politik, dan<br />
kasus baru yang melibatkan beberapa pejabat<br />
tinggi pemerintahan setempat dan kroninya.<br />
Karakter Korupsi di Papua<br />
Kesempatan untuk korupsi juga berkaitan<br />
dengan tradisi setempat. Papua memiliki tradisi<br />
memberikan hadiah dan bantuan satu sama lain<br />
sebagai cara untuk mempertahankan hubungan<br />
baik. Sikap ini diharapkan terutama dari para<br />
tokoh masyarakat oleh bawahan mereka. Namun,<br />
praktik tersebut tidak sejalan dengan sistem<br />
pemerintahan modern. Sistem kekeluargaan<br />
tidak dapat diterima dalam sistem birokrasi<br />
modern. Tradisi tersebut telah membuka peluang<br />
penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin<br />
politik dan birokrasi di wilayah tersebut. Selain<br />
itu, beberapa pihak memanfaatkan tradisi<br />
tersebut untuk memperkaya diri.<br />
125<br />
1 Papua Pos, 13 Feb, 2014<br />
Institusi, Sistem Hukum, dan Hak Transformasi Sektor Sipil dan Keamanan Konflik Politik