Daftar Isi

Penggundulan hutan
Indonesia mengalahkan Brasil sebagai negara
dengan penggundulan hutan terluas pada
tahun 2012. Namun di berbagai wilayah, Indonesia
mulai kehabisan hutan. Hutan-hutan di
pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan sudah
hampir habis, atau setidaknya telah dijual. Karena
hutan yang tersisa dan hutan lindung berada di
Papua, diperkirakan angka penggundulan hutan
akan tinggi di masa mendatang. Mora torium
terkait penggundulan hutan baru-baru ini telah
diperpanjang, tapi tidak mampu melindungi hutan
yang tersisa di Indonesia atau Papua. Pemerintah
bukannya melindungi hutan, melainkan mengijin
kan megaproyek seperti MIFEE yang akan
mengancam alam, mata pencaharian dan
keragaman hayati. Dengan pembangunan jalan
raya di dataran tinggi, wilayah yang subur akan
menjadi target perkebunan selanjutnya.
Di wilayah Papua lainnya, penggundulan hutan
sedang berlangsung, misalnya, program MIFEE
masih berjalan. Walaupun MIFEE tidak berjalan
92
Izin perkebunan
Jika sebuah perusahaan ingin mengoperasikan perkebunan sawit, perusahaan tersebut harus mendapatkan
sejumlah izin di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
Langkah pertama adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten dan meminta Izin
Prinsip yang akan diubah menjadi Izin Lokasi setelah menemukan lokasi yang akan diajukan
Perusahaan kemudian akan memerlukan Izin Lingkungan, termasuk Analisis Dampak Lingkungan
(AMDAL) yang diberikan oleh pemerintah provinsi di Papua. Jika lahan tersebut adalah hutan milik
negara, diperlukan izin untuk lahan yang akan dilepas dari kawasan hutan negara yang akan diberikan
oleh Kementerian Kehutanan di tingkat nasional. Perusahaan kemudian akan menyerahkan sejumlah
dokumen, termasuk izin lingkungan, agar memperoleh Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh
pemerintah kabupaten.
Sebelum beroperasi, perusahaan harus menunjukkan bahwa ia telah memperoleh lahan tersebut dari
pemegang hak tanah ulayat secara sah. Jika mereka telah melepaskan lahan dari kawasan hutan, maka
mereka memenuhi syarat untuk meminta Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional, yakin sejenis
hak properti yang berlaku selama 30-35 tahun.
Pada praktiknya, sistem perizinan ini tidak transparan atau konsisten, merupakan hambatan besar bagi
masyarakat adat untuk memperoleh informasi yang tidak memihak tentang perkebunan yang diajukan
sebelum beroperasi. Terutama di tingkat lokal dan provinsi, akses informasi seringkali bergantung
pada koneksi pribadi dengan seseorang di pemerintahan, dan pemerintah sering kali enggan untuk
memberikan informasi tersebut. Pada kenyataannya, pertama kali masyarakat mendengar tentang
proyek di tanah mereka adalah ketika juru runding perusahaan muncul, yang seringkali dikawal oleh
polisi dan militer.
Dalam pertemuan masyarakat yang terkena dampak perkebunan di seluruh Papua, yang diadakan
pada November 2013, Donatus Mahuze dari Muting, Kabupaten Merauke, menjelaskan mengapa
banyak masyarakat adat Papua tidak setuju dengan proses perizinan ini, yang tidak melibatkan mereka
dalam keputusan mengenai tanah mereka sendiri. “Yang paling mengecewakan adalah cara perusahaan
menggunakan dokumen, seperti Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur dan Bupati atau Analisis
Dampak Lingkungan, sebagai senjata untuk memfasilitasi proyek mereka dan merampas tanah rakyat.
Masyarakat adat sama sekali tidak dilibatkan, mereka tidak tahu apa-apa dan tidak pernah diberi informasi
mengenai isi dokumen yang merupakan dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya. Satusatunya
hal yang diterima masyarakat adalah kompensasi yang dialokasikan perusahaan untuk tanah
mereka. Kompensasi tersebut jumlahnya kecil dan sama sekali tidak memadai untuk luas lahan yang akan
digunakan.”
Hak Asasi Manusia di Papua 2015