Daftar Isi

Kekerasan dalam Rumah Tangga
berdasarkan UU di Indonesia
56
KDRT telah dianggap sebagai sebuah kejahatan sejak tahun 2004,
berdasarkan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga. UU tersebut menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan
adalah pelanggaran HAM dan merupakan “kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan”. KDRT didefinisikan “adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga”. Dalam UU tersebut, pelaku diancam hukuman penjara maksimum 20
tahun. Akan tetapi, UU tahun 2004 tersebut belum diterapkan secara optimal
di Papua. Proses peradilan masih menggunakan sistem yang ada sebelumnya,
dan akses perempuan ke crisis centre masih sangat terbatas. Selain itu, UU
tersebut juga bergantung pada partisipasi polisi dalam pelaksanaannya,
karena semua investigasi dilaksanakan oleh polisi dan perawatan kesehatan
bergantung pada surat rujukan yang didapat dari polisi. Saat polisi menolak
membantu korban, akses korban untuk mendapatkan keadilan menjadi tidak
mungkin.
Hak Asasi Manusia di Papua 2015