Daftar Isi

Recommendations

Info

• Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah provinsi dan kabupaten, harus meninjau izin yang telah dikeluarkan terkait dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk Menjamin Akses Layanan Kesehatan, kami merekomendasikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk: • Membentuk forum kebijakan kesehatan dan pendidikan di tingkat provinsi atau wilayah dataran tinggi, di mana kebijakan partisipatif dapat dibuat dengan input langsung dari masyarakat agar keluhan, harapan, dan solusi dapat diperoleh untuk melaksanakan strategi kesehatan di masa mendatang. • Secara mendesak mengatasi masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan obat-obatan di dataran tinggi Papua; Ini dapat dicapai melalui layanan psikososial yang tepat dengan memperhatikan aspek-aspek budaya. • Memastikan upah untuk guru dan tenaga kesehatan memadai dan dibayarkan secara rutin, dan menerapkan sanksi disipliner untuk tindakan mangkir dari pekerjaan, termasuk pemecatan jika perlu. 136 • Menyediakan layanan dukungan keamanan dan sosial untuk perempuan Papua yang mengalami kekerasan dan penganiayaan. 7.3 Rekomendasi untuk Perusahaan yang Berinvestasi • Kebijakan HAM wajib bagi perusahaan: Pimpinan perusahaan perlu mengembangkan kebijakan perusahaan terperinci terkait HAM dan hak atas tanah yang sesuai dengan standar internasional. Pemberian pelatihan bagi semua karyawan perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan kontrak. Pimpinan harus meminta pertanggungjawaban dari karyawan, anak perusahaan dan kontraktor untuk kinerja mereka terkait kebijakan HAM ini. • Pengakuan hak tanah adat/ulayat: Perusahaan dan LSM lingkungan yang terlibat harus berkomitmen terhadap dan memprioritaskan implementasi program untuk mengakui hak masyarakat atas tanah adat/ulayat. Mereka harus mengembalikan lahan yang disita atau melakukan negosiasi ulang, jika hal itu diinginkan oleh masyarakat setempat. Petunjuk Sukarela Mengenai Tata yang Bertanggung Jawab atas Tanah, Perikanan dan Hutan (The Voluntary Guidelines for Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forest), yang ditandatangani oleh Indonesia, adalah kerangka yang tepat untuk diadopsi. • Audit kinerja perusahaan yang transparan: Perusahaan harus berkomitmen untuk melaksanakan audit kinerja perusahaan yang independen dan transparan terkait permasalahan HAM dan hak atas tanah oleh organisasi HAM internasional. Perusahaan perhutan, makanan dan pertanian terkemuka telah melaksanakan audit tersebut di cabang-cabang multinasional mereka beberapa tahun belakangan ini. Hal ini membuktikan bahwa audit yang transparan sangat mungkin dilakukan dan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan Organisasi Antar Pemerintahan Lain Masyarakat internasional diminta untuk: • Menyerukan kunjungan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat, pelapor PBB untuk pembunuhan semena-mena dan di luar hukum, dan kunjungan tindak lanjut oleh pelapor khusus PBB untuk penyiksaan. • Memperkuat kapasitas masyarakat sipil di Papua, termasuk kapasitas generasi muda Papua untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mekanisme masyarakat adat; • Mendukung seruan pembebasan tahanan politik tanpa syarat, sebagai langkah menuju dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua; • Mengangkat isu kemanusiaan terkait tahanan politik dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; • Mendukung tujuan Indonesia untuk mengadakan dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua sebagai mekanisme resolusi konflik damai. • Menolak produk sawit yang diproduksi oleh perusahaan yang tidak menghormati HAM dan hutan primer; Penggunaan biodiesel masih menjadi perdebatan di Eropa, meskipun muncul kesadaran akan masalah HAM dan emisi karbon dan metana yang disebabkan oleh industri sawit. Eropa harus menghapus impor kayu tropis sebagai bahan untuk memproduksi peralatan dan karya seni demi kelestarian hutan primer. Pemerintah Eropa harus menghukum perusahaan yang tidak menghormati prinsip FPIC dan HAM dengan memberikan sanksi atas produk mereka. 137 Uni Eropa dan negara anggotanya diminta untuk: • Mengangkat masalah pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Dialog HAM antara Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia, yang difokuskan pada isu impunitas dan kekerasan. • Mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dan menjalankan rekomendasi dan prosedur yang diberikan oleh badan-badan PBB; terutama yang terkait dengan akses pengawasan independen oleh berbagai pihak, seperti jurnalis asing; membebaskan tahanan politik; dan menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan terhadap masyarakat sipil; • Menghentikan pengiriman senjata dan peralatan militer ke TNI hingga terciptanya mekanisme independen yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban anggota militer pelaku pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dan pembunuhan semena-mena, melalui peradilan di pengadilan sipil; Tidak adanya penyelidikan atas pelanggaran Undang-Undang HAM dan kemanusiaan yang terjadi di Papua mengakibatkan penjualan senjata api yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menyebabkan pelanggaran lebih lanjut. Institusi, Sistem Hukum, dan Hak Transformasi Sektor Sipil Rekomendasi dan Keamanan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86:
ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?