Daftar Isi

Recommendations

Info

2.6 Konflik Horizontal dan Kelalaian Polisi LSM dan gereja di Papua telah melaporkan adanya peningkatan jumlah konflik horizontal di Papua sejak awal tahun 2014. Beberapa konflik tersebut terjadi antar suku, tetapi sebagian besar kasus yang didokumentasikan menunjukkan ketegangan yang berkembang antara penduduk asli Papua dengan kaum pendatang. Dalam berbagai kasus, pembela HAM melaporkan bahwa polisi tidak bertindak secara tidak memihak (impartial). Mereka cenderung berpihak pada pelaku tindak kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Dalam beberapa kasus, seperti bentrokan berbasis agama di Sorong, polisi malah terlibat langsung sebagai pelaku. 50 Ketegangan dan konflik yang terus meningkat antara berbagai segmen budaya di Papua sudah dilaporkan sepanjang abad lalu. Sejak tahun 2014, banyak gereja dan LSM yang sudah menyuarakan kekhawatiran mereka akan meningkatnya jumlah bentrokan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Beberapa insiden yang terjadi menunjukkan bahwa kemarahan antara kedua pihak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena kurangnya integrasi budaya dan ketimpangan sosial antara kedua kelompok tersebut. Hal ini berakhir pada tindak kekerasan. Meningkatnya jumlah konflik horizontal antara masyarakat asli dan pendatang bersumber dari kebijakan pemerintah yang tidak adil. Permasalahan itu juga bermula dari program transmigrasi yang dicanangkan oleh rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam era Orde Baru, ribuan warga Indonesia yang berasal dari pulau-pulau lain yang padat ikut dalam program transmigrasi dan menetap di Papua. Di Papua, mereka diberikan tanah, rumah, dan peralatan dasar untuk bertani. Hingga kini, masyarakat asli Papua masih menuntut kompensasi kepada pemerintah atas tanah mereka yang dirampas untuk membangun pemukiman atau perkebunan kelapa sawit. Tidak mengherankan apabila beberapa konflik horizontal terjadi di beberapa wilayah bekas pemukiman transmigran seperti Arso - di mana masyarakat pendatang tinggal di pemukiman terpisah, jauh dari pemukiman masyarakat asli Papua. Lebih lanjut, mayoritas warga pendatang beragama Islam, yang dapat merupakan hambatan tambahan untuk berintegrasi di Papua, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Pemerintah setempat telah gagal menciptakan program yang mendukung integrasi budaya dan sosial untuk warga pendatang. Pihak berwenang juga telah gagal dalam mendorong perdamaian dan toleransi, serta mencegah konflik antar etnis dan agama. Apabila jumlah pendatang semakin bertambah dan tidak terkendali, hal ini sangat mungkin akan memicu naiknya konflik horizontal di waktuwaktu dekat. Sumber konflik yang lain adalah adanya ketidakadilan yang lain terkait dengan permasalahan pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Tidak meratanya pembagian guru menunjukkan salah satu contah dari banyak contoh lain yang mengarah pada tuduhan adanya diskriminasi kebijakan pembangunan di Papua. Sebuah survey yang dilaksanakan oleh Pater John Djonga dan Dale Cypri menunjukkan bahwa situasi pendidikan di Kabupaten Keerom tidak merata. Seorang guru di Distrik Towe, di mana penduduknya adalah mayoritas orang Papua asli, mengajar 52 siswa. Sedangkan, guru di distrik Arso atau Skanto yang didominasi pendatang rata-rata mengajar hanya 11 orang siswa. Sepanjang tahun 2014, pembela HAM dan gereja di Papua melaporkan adanya konflik horizontal antara warga masyarakat asli Papua dengan warga non-Papuan. Polisi cenderung gagal melindungi orang asli Papua, atau tidak Hak Asasi Manusia di Papua 2015
melakukan langkah-langkah untuk menghukum pelakunya yang bukan orang asli Papua. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap polisi sebagai institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum. Kasus-kasus di 2014 Polsek Muara Tami gagal melindungi sekolah dan klinik saat terjadi konflik antar suku Pada tanggal 29 April 2014, pukul 8:00 WIT, Kepala Suku di Desa Skow Mabo, Yans Malo, dan mantan Kepala Desa Skow Mabo, Teofilus Kemo, memanggil Kepala Desa Skow Sae, Eduar Mutang. Keduanya mengancam akan menutup akses jalan ke SMP, SMA, SMK, dan klinik yang terletak di Desa Skow Sae. Kepala Desa Skow Sae kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Muara Tami, meminta polisi untuk menjaga sekolah dan klinik. Polisi tidak mengambil langkah apapun untuk mengamankan area tersebut. Pada pukul 7:00 WIT tanggal 30 April 2014, sekelompok penduduk desa Skow Mabo, dipimpin oleh kepala suku dan mantan kepala desa Skow Mabo mengejar siswa-siswa dari Desa Skow Sae yang berangkat ke sekolah, dengan pentungan dan tombak. Setelah kejadian tersebut, 150 warga Desa Skow Sae, Gambar 2.6-1: Puing rumah Yakob Malo setelah bentrok antar suku Skow Sae dan Skow Mabo bersenjatakan rantai, pentungan kayu, golok, dan tombak, menyerang kelompok Skow Mabo. Perseteruan itu mengakibatkan beberapa orang terluka, dan sebuah rumah milik warga Skow Mabo, Yakob Malo, terbakar. 1 Polisi gagal melindungi kaum Kristiani saat terjadi bentorkan agama di Sorong Pada tanggal 21 April 2014 pukul 13:00 WIT, sekelompok warga Muslim membawa pentungan kayu, golok, dan ketapel tradisional berkumpul di depan Gereja GKI Syalom di Kledemak II, Sorong. Sebelumnya, di pagi hari, seorang Ustadz bernama Soleh Jauhari dipukuli oleh dua orang Papua yang mabuk. Masa kemudian mulai mencabut salib di depan gereja, dan mulai melempar batu dan melepaskan anak panah ke arah Jemaat Kristen yang berdiri di depan gereja untuk melindungi gereja. Kerusuhan pun terjadi, yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan satu rumah terbakar. Meskipun beberapa polisi dan Kapolsek Sorong nampak berjaga di lokasi, mereka tidak melindungi Jemaat Kristen dan tidak mencegah masa yang menyerang gereja. Dua oknum polisi malah terlihat turut melempar batu ke arah Jemaat Kristen yang berjaga di depan gereja. Salah seorang saksi mata mengatakan bahwa keduanya juga turut mencabut salib di depan gereja. Bentrokan berhenti ketika TNI dan Brimob membubarkan masa pada pukul 16:00. Di saat yang bersamaan, beberapa kejadian serupa juga menimpa tempat lain di Sorong. Yeremias Homer dipukuli dan diserang dengan benda tajam saat mengendarai sepeda motornya. Dia dihentikan oleh masa di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Hotel Citra. Masa kemudian menyeretnya dari motor dan mulai memukuli korban dengan pentungan dan benda tajam sampai dia pingsan. Beberapa warga di Sorpus yang turut memblokir Jalan Ahmad Yani menyaksikan kejadian tersebut. Polisi kemudian membersihkan blokade jalan yang dibuat, sembari melepaskan tembakan ke 51 1 JPIC GKI Jayapura (13.05.2014): Konflik antar Kampung: Anggota TNI Koramil Distrik Muara Tami Mengkonsumsi Minuman Keras Bersama Kelompok Masa di perempatan jalan Skow Mabo dan Skow Sae. Hak Sipil dan Politik
Page 3 and 4: Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6: 3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8: pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10: Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12: 9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14: 2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16: Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20: 17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104:
LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106:
Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108:
dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110:
5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112:
109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114:
menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116:
5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118:
115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?