Daftar Isi

Recommendations

Info

6. Institusi, Sistem Hukum, dan Sektor Keamanan 116 6.1 Pendekatan Militer dan Keamanan di Papua. Pemerintah Pusat di Jakarta menggunakan berbagai pendekatan hukum dan proyek dalam menanggapi situasi di Papua. Pendekatan proyek tersebut berfokus pada pengembangan ekonomi. Namun, operasi militer yang sedang berlangsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus mengatasi beberapa tantangan jika ia ingin mengubah kebijakan umum terkait Papua. Kebijakan Jokowi harus memprioritaskan pengurangan pengerahan militer dan menerapkan mekanisme akuntabilitas. Pendekatan hukum dan proyek Pemerintah masih belum mengimplementasikan dialog konstruktif di Papua, 1 sebaliknya pemerintah malah menerapkan kebijakan yang memandang isu-isu kompleks di Papua dari segi ekonomi saja. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan ini merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2011. Dalam prioritas UP4B, terdapat ketentuan dan fungsi yang terkait hak politik, keamanan, hukum dan HAM. Fungsi ini masih belum diimplementasikan secara penuh. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedikitnya terjadi 264 insiden kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 54 jiwa, dan korban luka sebanyak 863 orang. 2 Selain itu, pemerintahan Presiden Yudhoyono mengesahkan peraturan terkait pembangunan di Papua yang disebut dengan UP4B. Namun, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Perpres UP4B ini dicabut. UP4B memang menghasilkan beberapa program. Namun, kebijakan tersebut gagal menjalankan program yang mengatasi permasalahan politik dan budaya, yang penting bagi terwujudnya dialog antara pemerintah pusat dengan Papua. Berdasarkan data UP4B, kebijakan tersebut telah membuka kesempatan bagi 500 warga Papua untuk belajar di sejumlah sekolah menengah atas di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2013, sementara 1,370 siswa melanjutkan pendidikan mereka di sejumlah universitas di seluruh Indonesia. 3 Pengerahan militer dan dampaknya terhadap Papua Kriminalisasi terhadap warga sipil di Papua, yang terjadi akibat insiden pengibaran bendera akan selalu dianggap sebagai ancaman terhadap 1 Laporan Kontras mengenai 10 Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, “Hak Asasi Diakui Tapi Tidak Dilindungi” 2 Kontras, Laporan 10 Tahun SBY. Hak Asasi Manusia Diakui Tetapi TidakDilindungi. 2014 3 Sumber: www.jakartapost.com Margareth S. Aritonang. Jokowi Told To Disband UP4B in Papua. 8 September 2014. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
persatuan Indonesia. Aktivitas sipil yang mencerminkan aspirasi politik warga Papua sangat rawan untuk dicap sebagai tindakan makar. Meski demikian, tindakan-tindakan ini dilaksanakan dengan cara damai dan tanpa senjata. Di sisi lain, isu apartheid memang sengaja dimunculkan dan menjadi alasan berbagai kebijakan negara yang menghasilkan operasi di Papua, termasuk operasi yang dilancarkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi. Pemerintah telah memutuskan untuk mengguna kan pendekatan keamanan di Papua untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, pemerintah membentuk Komando Daerah Militer (KODAM) di Papua untuk mengamankan Papua dari kelompok sipil bersenjata. KODAM ini dihapuskan seiring dengan berakhirnya masa Orde Baru. Namun, masih ada kekhawatiran tentang pengamanan Papua dengan meningkatnya pengerahan anggota militer dan kepolisian untuk meredam konflik di Papua dan untuk menyingkirkan kelompok-kelompok sipil bersenjata. Konsep kebangsaan dan persatuan nasional digunakan untuk menjaga ketertiban di Papua dengan menambah jumlah anggota militer demi menegakkan nilai-nilai persatuan bangsa. Pada tahun 2014, TNI berencana membangun beberapa pangkalan militer di Papua, terutama untuk Angkatan Laut (AL) yang membangun armada ketiga di Sorong dengan tambahan divisi marinir. Armada ini bertugas untuk mengawasi keamanan laut di wilayah bagian timur Indonesia tersebut. Saat ini, Indonesia memiliki dua armada Angkatan Laut, Yakni Armada Barat di Jakarta dan Armada Timur di Surabaya. Jika rencana untuk membangun Armada Timur di Sorong terealisasi, maka armada angkatan laut yang berlokasi di Surabaya akan bertugas mengawasi keamanan laut di wilayah Indonesia bagian tengah. Sementara itu, Angkatan Udara (AU) berencana untuk membangun dua bandara baru di Sorong dan Manokwari. Sebelumnya, TNI AU memiliki empat bandara di Jayapura, Biak, Merauke dan Timika. Berdasarkan penelitian mengenai reformasi TNI di Papua yang diterbitkan oleh IMPARSIAL pada tahun 2012, anggota TNI AL dan TNI AU di Papua diperkirakan masing-masing berjumlah 1.272 dan 570 personil. Rencana pembangunan Armada Timur di Sorong dan bandara baru di Sorong dan Manokwari secara otomatis akan menambah jumlah tentara di Papua. Beberapa tahun silam, situasi HAM di Papua semakin memburuk. Beberapa hal yang patut dicatat dalam situasi ini adalah: pemerintah terus mengabaikan perlindungan bagi warga negaranya dan supremasi hukum hampir tidak ada di Papua. Akibatnya, kesejahteraan dan keadilan masih menjadi mimpi dan tampak semakin sulit untuk dicapai oleh rakyat Papua. Pelanggaran HAM semakin merajalela, yang tidak hanya memakan korban sipil, tetapi juga dari pihak TNI dan Polri. Keberadaan pasukan keamanan di Papua semakin meningkat dengan tujuan pengamanan tetapi bukan untuk melindungi warga setempat. Malahan, tujuannya adalah melindungi warga asing. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sebenarnya dilakukan oleh pasukan keamanan. Oleh karena itu, penambahan pasukan keamanan bukanlah cara untuk mengatasi konflik di Papua. Pada dasarnya, tugas pasukan keamanan adalah melindungi dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Selain itu, mereka bertugas untuk melindungi negara dari ancaman yang datang dari luar sebagaimana mandat Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) tentang TNI menyatakan bahwa tugas utama TNI adalah untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga kesatuan wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan melindungi rakyat dari ancaman pengacau. Jika alasan pemerintah Indonesia menambah pasukan militer di Papua adalah untuk melindungi 117 Institusi, Sistem Hukum, dan Hak Transformasi Sektor Sipil dan Keamanan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?