Daftar Isi

1. Pembukaan
4
1. 1 Ringkasan Umum
Situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua pada
tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya
kemunduran dibandingkan dengan laporan
yang diterbitkan oleh ICP pada tahun-tahun
sebelumnya. Papua, yang terletak di perbatasan
kawasan Asia dan Pasifik, terdiri dari dua provinsi
yaitu Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terus
dilanda kasus pelanggaran HAM serta konflik
yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan penduduk
asli Papua juga sangat berbeda bila
dibandingkan dengan kondisi kehidupan para
pendatang yang berasal dari wilayah lain di
Indonesia.
Jumlah penangkapan pengunjuk rasa meningkat
menjadi ratusan tiap tahun, dengan puncaknya
di bulan Mei tahun 2014, di mana terjadi 470
penangkapan hanya dalam waktu satu bulan.
Selain itu, jumlah ancaman, intimidasi, dan
aksi yang menghambat kerja wartawan lokal
meningkat hampir dua kali lipat, dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Selain itu, aksi
demonstrasi juga menurun sebagai akibat
kebijakan dan aksi represif aparat penegak
hukum terhadap gerakan sosial masyarakat.
Indonesia juga belum memberi ijin Pelapor
Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan
Berkespresi untuk mengunjungi Papua. Hal ini
berlawanan dengan sikap positif yang pernah
diumumkan Indonesia sebelumnya. Pada
bulan Agustus 2014, dua wartawan asal Prancis
ditangkap dan ditahan selama dua setengah
bulan karena dianggap melanggar Undangundang
Imigrasi.
Laporan ICP ini mencantumkan rincian kasuskasus
yang terjadi selama periode April 2013
- Desember 2014, seperti yang dilaporkan
oleh LSM HAM di Papua, nasional, maupun
internasional, serta lembaga gereja-gereja di
Papua dan Jakarta. Dalam periode ini, tercatat
adanya 47 unjuk rasa. Hanya lima yang tidak
berakhir dengan penangkapan. Penyiksaan
dan penganiayaan sering kali terjadi pada saat
unjuk rasa. Laporan ini mengungkap secara
terperinci 18 kasus penyiksaan. Laporan ini
juga mencatat adanya 22 warga sipil asli Papua,
yang terbunuh oleh aparat keamanan selama
periode laporan ini. Pada tanggal 8 Desember
2014, aparat keamanan melepaskan tembakan
ke arah sekelompok masyarakat adat Papua
yang berunjuk rasa menentang aksi kekerasan
aparat kemanan. Setidaknya empat siswa tewas
ditembak, dan 17 lainnya luka-luka. Pelaku
penembakan sampai saat ini belum diadili.
Gereja-gereja di Papua dan organisasi-organisasi
HAM mencatat adanya kenaikan jumlah
kekerasan horizontal antara masyarakat asli
Papua dan pendatang. Polisi juga seringkali
membiarkan atau mendukung kekerasan
terhadap masyarakat Papua disertai dengan
praktik penegakan hukum yang tidak adil.
Kasus yang terjadi pada Pasar Yotefa, Abepura,
pada tanggal 2 Juli 2014 menunjukkan bahwa
polisi bekerja sama dengan sekelompok kaum
transmigran dalam menyiksa seorang anggota
masyarakat adat Papua.
Jumlah penduduk asli Papua di Provinsi Papua
dan Papua Barat menurun tajam, menjadi sekitar
42% pada tahun 2015. Penurunan tersebut
terjadi karena besarnya jumlah transmigran
dari daerah lain yang masuk ke Papua dan
rendahnya pertumbuhan penduduk asli Papua.
Situasi ini dan penyebabnya akan dijelaskan
lebih lanjut di bagian penduduk dan kesehatan.
Para pengamat mencatat adanya penurununan
Hak Asasi Manusia di Papua 2015