Daftar Isi

Recommendations

Info

108 Pernyataan kedua disampaikan pada saat Pidato Tingkat Tinggi dalam sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa pada tanggal 4 Maret 2014. Dengan nada yang lebih keras, Perdana Menteri Vanuatu mengingatkan anggota Dewan tentang tantangan HAM yang berat yang dihadapi oleh warga asli Papua sejak tahun 1969. Pemerintah Vanuatu menyampaikan kekhawatirannya mengenai ketidakpedulian masyarakat internasional terhadap penduduk asli Papua dan penindasan HAM yang mereka alami sejak tahun 1969. Dalam penutupan pidatonya, Perdana Menteri Carcesses meminta Dewan HAM PBB ‘.... untuk mempertimbangkan pengadopsian resolusi untuk menetapkan mandat negara (country mandate) terkait situasi HAM di Papua Barat’. Carcesses menyatakan bahwa mandat tersebut mencakup penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua dan merumuskan rekomendasi untuk penyelesaain situasi politik secara damai di Papua. 4 Ini adalah peristiwa pertama kalinya di mana seruan tingkat tinggi semacam ini disampaikan di PBB. Komite HAM PBB Komite HAM PBB adalah lembaga PBB yang terdiri dari para ahli HAM independen yang memantau implementasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) di negara-negara pihak perjanjian tersebut. Indonesia adalah negara pihak yang telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2006.- Pada bulan Juli 2013, untuk pertama kalinya, Komite HAM PBB mengevaluasi implementasi ICCPR oleh Pemerintah Indonesia. Pengevaluasian tersebut, yang diadakan di Jenewa, mengacu pada laporan dan jawaban pemerintah Indonesia terhadap isu-isu yang sebelumnya disiapkan oleh Komite dan juga didasarkan atas laporan yang disampaikan oleh LSM. Pelanggaran HAM di Papua menjadi salah satu isu utama pembahasan antara anggota Komite dan delegasi Indonesia. Secara khusus, pembahasan tersebut berfokus pada pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Observasi Penutupnya, Komite HAM menyampaikan kekhawatiran mengenai peningkatan laporan tentang penggunaan pendekatan keamanan yang berlebihan dan pembunuhan semenamena oleh polisi dan militer pada saat demonstrasi, terutama di Papua (…dan Bima, Nusa Tenggara Barat). Komite HAM PBB sangat khawatir dengan laporan yang menyatakan bahwa negara menggunakan aparat keamanan untuk menghukum pembangkang politik dan pembela HAM. Komite juga menyampaikan kekhawatirannya tentang Komisi Kepolisian Nasional, yang ditugaskan untuk menerima laporan dari masyarakat terkait aparat penegak hukum, masih lemah, seolah-olah tidak memiliki kuasa untuk memanggil aparat penegak hukum atau mandat untuk melakukan penyelidikan independen. 5 Oleh karena itu, Komite merekomendasikan Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh penegak hukum dengan memastikan bahwa mereka mematuhi Prinsipprinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (UN Basic Principls on the Use of Force and Firearms by Law Enforcment Officials). Mereka merekomendasikan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mampu menangani laporan pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu, Komite merekomendasikan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk memberantas impunitas bagi penegak hukum yang terkait dengan pembunuhan semena- 4 Pernyataan lengkap Perdana Menteri Vanuatu pada sidang Dewan HAM PBB ke-25 tersedia di halaman Extranet Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan HAM, di www.ohchr.org 5 Lihat Observasi Penutup Komite HAM PBB untuk peninjauan Indonesia, di paragraf 16, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIDN %2fCO%2f1&Lang=en Hak Asasi Manusia di Papua 2015
109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua. mena, dan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi hak pembangkang politik dan pembela HAM. Komite mengamati bahwa negara harus menyelidiki dan mengusut secara aktif dan sistematis kasus-kasus pembunuhan semena-mena dan menghukum pelaku serta memberikan kompensasi bagi keluarga korban. 6 Terakhir, Komite memberikan perhatian terhadap isu kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua. Komite merekomendasikan Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pembatasan kebebasan berpendapat benarbenar mematuhi persyaratan ketat norma PBBB, dan khususnya dengan Pasal 19 ICCPR. Komite mengingatkan Indonesia akan kewajibannya untuk memastikan kebebasan berkumpul, melindungi demonstran dari penganiayaan, intimidasi dan kekerasan untuk menyelidiki pelanggaran ketika terjadi dan mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab. 7 Komite PBB untuk Hak Anak Komite PBB untuk Hak Anak (Committee on the Rights of the Child-CRC) adalah sebuah badan yang beranggotakan 18 ahli independen yang bertugas untuk memantau implementasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child -CRC) oleh negara-negara pihak. Indonesia menan da tangani Konvensi tersebut pada tahun 1990. Pada bulan Mei 2014, Komite mengevaluasi laporan berkala ketiga dan keempat Indonesia. Dalam Observasi Penutup Kom ite, hak anak Papua disorot beberapa kali. Komite menyampaikan kekhawatiran tentang peningkatan infeksi HIV 6 Idem. 7 Idem, paragraf 28 Hak Transformasi Sipil dan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?