Daftar Isi

ada kebutuhan mendesak agar masyarakat asli
Papua mendapatakan jaminan untuk menikmati
hak menentukan nasib sendiri.
Salah satu pendekatan adalah melakukan survei
penentuan nasib sendiri yang melibatkan gereja
dan universitas di Papua, serta melakukan diskusi
publik mengenai permasalahan ini dan
menyediakan solusi politik bagi masyarakat asli
di Papua dan mewujudkan pemenuhan hak
penentuan nasib sendiri. Solusi hukum dan politik
dapat digunakan sebagai perangkat untuk lobi
dan kerja advokasi di masa mendatang.
Penentuan nasib sendiri dalam norma internasional
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICPPR) dan Kovenan Internasional
Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Pasal 1
1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka
bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan
ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan
sumber daya alam mereka tanpa me ngurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari
kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum
internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa
atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Wilayah Tanpa Peme rintah an Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus
memajukan perwujudan hak untuk menen tukan nasib sendiri, dan harus meng hormati
hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
83
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masya rakat Adat (UNDRIP)
Pasal 3
Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak
tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas
mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
Hak Masyarakat Adat