Daftar Isi
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
• Keadilan untuk perampasan tanah di masa<br />
lalu di Papua dan hukuman untuk perusahaan<br />
yang tidak menghormati FPIC: Perampasan<br />
tanah di masa lalu harus dihukum dan<br />
korban harus diberi kompensasi. Jika memungkinkan,<br />
tanah tersebut harus dikembalikan<br />
kepada pemilik sebelumnya<br />
dengan memberikan kompensasi finansial<br />
tambahan, sesuai keinginan korban. Pemerintah<br />
harus menerapkan sistem yang<br />
efektif untuk mengontrol dan mengawasi<br />
aktivitas perusahaan pemegang izin konsesi.<br />
Pencabutan izin konsesi harus dilakukan<br />
sebagai hukuman atas pelanggaran HAM<br />
dan peraturan pemerintah.<br />
• Menghentikan Megaproyek: MIFEE dan<br />
mega proyek lainnya sangat berpengaruh<br />
ter hadap struktur sosial Papua. Dengan<br />
deras nya arus masuk karyawan, penduduk<br />
Kabupaten Merauke akan berubah, sehingga<br />
lebih dari setengah penduduk di Papua<br />
terdiri dari pendatang yang akan menggerus<br />
keberadaan dan wewenang masyarakat adat.<br />
Selain itu, megaproyek pertanian di Papua<br />
menyebabkan perubahan lingkungan, seperti<br />
banjir dan penurunan kualitas air dan<br />
udara. Infrastruktur yang diperlukan untuk<br />
proyek akan mengakibatkan ekspansi proyek<br />
konstruksi yang tidak terkontrol di<br />
daerah sekitar aktivitas dan karyawan.<br />
Rekomendasi Umum:<br />
• Kriminalisasi aksi perlawanan: Pemerintah<br />
Indo nesia harus menghentikan huku man<br />
yang dikenakan terhadap mereka yang<br />
melakukan aksi perlawanan damai terhadap<br />
perusahaan perkebunan yang melanggar<br />
hak mereka.<br />
• Fungsi ganda pasukan keamanan: Pemerintah<br />
Indonesia harus menerapkan peraturan<br />
untuk mencegah polisi, militer dan<br />
pejabat pemerintah menduduki jabatan<br />
keamanan di perusahaan perkebunan;<br />
• Kebijakan HAM wajib bagi perusahaan:<br />
Pimpinan perusahaan perlu mengembangkan<br />
kebijakan perusahaan terperinci<br />
terkait HAM dan hak atas tanah yang<br />
sesuai dengan standar internasional.<br />
Pem berian pelatihan bagi semua karyawan<br />
perusahaan, anak perusahaan dan<br />
perusahaan kontrak. Pimpinan harus meminta<br />
pertanggungjawaban dari karyawan,<br />
anak perusahaan dan kontraktor<br />
atas kinerja mereka terkait kebijakan baru<br />
ini.<br />
• Pengakuan hak tanah Adat: Perusahaan dan<br />
LSM lingkungan inter nasional yang terlibat<br />
harus berkomitmen terhadap dan memprioritaskan<br />
implementasi program untuk<br />
mengakui hak masyarakat atas tanah adat.<br />
Mereka harus mengembalikan tanah yang<br />
disita atau melakukan negosiasi ulang, jika<br />
hal itu diinginkan oleh masyarakat setempat.<br />
Panduan Kesu karelaan Mengenai Tata Kelola<br />
yang Bertanggung Jawab atas Tanah,<br />
Perikanan dan Hutan, yang ditandatangani<br />
oleh Indonesia, adalah kerangka yang tepat<br />
untuk diadopsi.<br />
• Audit kiner ja perusahaan yang transparan:<br />
Perusahaan harus berkomitmen untuk<br />
melaksanakan audit kinerja perusahaan<br />
yang independen dan transparan terkait<br />
permasalahan HAM dan hak atas tanah oleh<br />
organisasi HAM internasional. Perusahaan<br />
terkemuka yang bergerak dalam bidang<br />
kehutanan, makanan dan pertanian telah<br />
melaksanakan audit tersebut di cabangcabang<br />
multinasional mereka beberapa<br />
tahun belakangan ini. Hal ini membuktikan<br />
bahwa audit yang transparan sangat<br />
mungkin dilakukan dan dapat bermanfaat<br />
bagi perusahaan yang melaksanakannya.<br />
95<br />
Hak Masyarakat Adat