Daftar Isi

118
rakyat dari kelompok bersenjata, seperti Operasi
Papua Merdeka (OPM), maka hal tersebut
bukanlah solusi yang tepat. Pengerahan pasukan
TNI untuk melindungi warga dari kelompok
apartheid seperti yang dijelaskan dalam Pasal
7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga
tidak ditafsirkan dengan dengan tepat. Tidak ada
ketentuan yang menyebutkan penambahan
jumlah pasukan keamanan di Papua, dan hal
ini patut dipertanyakan. Kelompok apartheid,
atau dalam hal ini kelompok sipil bersenjata,
muncul karena ketidakpedulian pemerintah
itu sendiri. Ada banyak kelompok di Papua
yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Ada
beberapa kelompok sipil yang perlu dihadapi
oleh pemerintah, bukan dengan menganggap
mereka sebagai musuh negara, tetapi dengan
melakukan pendekatan dialog damai.
Pemerintah cenderung mengatasi konflik pada
hakikatnya dengan mengabaikan hak-hak rakyat
Papua dan membuat keputusan berat sebelah
tanpa mengupayakan dialog atau resolusi damai
konflik Papua dengan melibatkan rakyat Papua.
Pemerintah Baru dan Tantangannya terkait
Papua
Pemerintah tampaknya tidak berniat untuk
mengupayakan dialog atau solusi damai yang
meliputi, a) penyelesaian kasus pelanggaran
HAM yang belum tuntas, dan b) berbagai
masalah lain yang telah menjadi tuntutan
masyarakat asli Papua sejak lama. Karena adanya
kepentingan ekonomi di Papua yang menjadi
prioritas pemerintah pusat, penyelesaian kasus
pelanggaran HAM di Papua seperti jalan di
tempat.
Pada pertengahan 2014, perpindahan kekuasaan
dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo
(Jokowi) berdampak terhadap Papua dan Papua
Barat. 72.49% rakyat di Papua dan 67.63%
di Papua Barat mendukung Jokowi sebagai
presiden Indonesia yang ke-7. Selama kampanye
pemilu legislatif dan presiden, Jokowi melakukan
dua kali kunjungan ke Jayapura. Kunjungan
ini merupakan kunjungan pertama sebagai
calon presiden Indonesia, sehingga Jokowi
memperoleh simpati dan dukungan besar dari
rakyat Papua. Jadi, rakyat menaruh harapan
besar pada Jokowi untuk menjadikan situasi di
Papua dan Papua Barat lebih baik dan bebas
dari kekerasan. Sebagai pendatang baru, Jokowi
tidak memiliki rekam jejak yang buruk terkait
pelanggaran HAM di Indonesia. Sebaliknya,
rival Jokowi, yakni Jend. Purn. Prabowo, mantan
menantu Presiden Suharto, memiliki keterlibatan
dalam kasus pelanggaran HAM di Mapenduma-
Papua pada tahun 1996 dan kasus penculikan
pada tahun 1997/1998. Selain itu, wakil presiden
pendamping Jokowi adalah M. Jusuf Kalla (JK). JK
dikenal sebagai penggagas proses perdamaian
di Aceh pada tahun 2005 dengan mengadakan
perjanjian dengan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM). JK diharapkan melanjutkan upayanya
untuk mengupayakan perdamaian di Papua
melalui dialog dengan perwakilan rakyat Papua.
Selama kunjungannya di Papua dalam rangka
menghadiri perayaan Natal di Stadion Mandala,
Jayapura pada tanggal 28 Desember, 2014,
Jokowi menyatakan penyesalannya atas kasus
kekerasan yang terjadi di Enarotali - Paniai dan
menyampaikan rasa empatinya kepada para
korban kekerasan dan keluarga mereka. Jokowi
juga berjanji bahwa kasus ini akan diselesaikan
secepat mungkin, agar tidak terulang di
masa mendatang. Jokowi juga berjanji untuk
mengunjungi Papua sedikitnya tiga kali
setahun untuk mendengarkan aspirasi dan
berdialog dengan Rakyat Papua dalam rangka
membangun kepercayaan antara Presiden dan
Rakyat Papua. Jokowi juga menegaskan bahwa
konflik di Papua harus diakhiri, dan meminta
kelompok-kelompok yang masih bersembunyi
di hutan dan pegunungan (gerilya) untuk keluar.
Ia berharap bahwa Papua dapat dibangun
bersama sebagai Tanah Damai.
Di saat yang sama, Jokowi menyusun peraturan
untuk memperluas Komando Daerah Militer
(Kodam Jaya) di Papua. Namun peraturan
tentang Kodam Jaya ini belum disahkan.
Presiden Joko Widodo telah keliru menafsirkan
masalah yang timbul dalam konflik Papua. Konflik
tersebut berasal dari tidak adanya akuntabilitas
Hak Asasi Manusia di Papua 2015