Daftar Isi

3.2 Hak Pendidikan
Selama beberapa tahun terakhir, sektor pendidikan di dataran tinggi Papua terus
berkembang. Sekolah dan pusat kesehatan dibangun dan ribuan guru serta tenaga
kesehatan dipekerjakan untuk melayani di daerah tersebut. Akan tetapi, beberapa
area masih mengalami kekosongan pelayanan publik, yang menyebabkan angka
melek huruf jatuh hingga kurang dari 10 persen di daerah-daerah terpencil. Besarnya
permasalahan ini tidak pernah diakui dalam laporan resmi. Dampaknya pun sudah
sangat diremehkan.
66
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 di
40 desa di wilayah Wamena, Yahukimo, dan
Yalimo menunjukkan bahwa sekolah-sekolah
yang sulit diakses di daerah di dataran tinggi
telah ditutup, karena selama beberapa tahun
tidak ada lagi guru di sekolah-sekolah tersebut.
Banyak guru yang seharusnya tinggal di daerah
penugasan, malah memilih tinggal di daerah
perkotaan, tetapi, mereka tetap menerima gaji
dan tunjangan sebagai guru daerah terpencil.
Beberapa guru hanya hadir sekali atau dua kali
setahun untuk mengawasi ujian. Beberapa
kepala sekolah juga absen, dan mempekerjakan
guru bantu yang kurang berkualitas dengan gaji
rendah dan tidak tetap. Walaupun penelitian
ini dilakukan hanya di wilayah yang dihuni
oleh sekitar 100.000 penduduk, tapi hal ini
merupakan cerminan situasi di sebagian besar
kabupaten di wilayah dataran tinggi. Beberapa
LSM dan media menyoroti tentang situasi
pendidikan dasar di Pegunungan Bintang,
Tolikara, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Puncak,
dan Intan Jaya. Artinya, ada sekitar 1.2 juta warga
Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi
yang terpengaruh dengan situasi seperti yang
digambarkan di bawah ini.
Tabel 3.2-1:kehadiran tenaga pengajar di Sekolah Dasar
Total jumlah guru Aktif mengajar Hanya datang di saat ujian Tidak pernah hadir
87 48 15 24
Dekat dengan
daerah
perkotaan: 37
Jauh dengan
daerah
perkotaan: 50
Dekat dengan
daerah
perkotaan: 28
Jauh dengan
daerah
perkotaan: 20
Dekat dengan daerah
perkotaan: 1
Jauh dengan daerah
perkotaan: 14
Dekat dengan
daerah perkotaan: 8
Jauh dengan daerah
perkotaan: 16
Meningkatnya angka buta huruf:
Lebih dari setengah jumlah desa di mana
penelitian dilakukan, angka melek huruf ada di
bawah 25%, sementara sepertiga yang lainnya
tidak lebih dari 10%. Sejak tahun 1960an,
program melek huruf menjadi bagian dari
pelayanan dasar yang disediakan oleh gerejagereja
setempat. Sejak tahun 1970an, sekolah,
baik milik gereja maupun pemerintah, mulai
mengambil alih peran ini. Kegagalan sistem
pendidikan di 10 tahun terakhir menyebabkan
kegiatan pendidikan berhenti di beberapa
wilayah. Laporan resmi pemerintah tidak
mencatumkan situasi ini. Sebaliknya, laporan
tersebut menyajikan data tentang tingginya
angka kelulusan. Siswa-siswi di sekolah seringkali
lulus ujian akhir hanya karena guru-guru yang
sering absen membantu mengerjakan ujian
mereka untuk menyelamatkan citra mereka.
Hak Asasi Manusia di Papua 2015