Daftar Isi

Recommendations

Info

102 disaksikan oleh Kepala-kepala Adat Vanuatu, organisasi politik Papua besar seperti WPNCL, NFRPB dan Parlemen National Papua Barat menandatangani perjanjian pada tanggal 6 Desember 2014 d Port Villa untuk membentuk organisasi yang disebut Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua-ULMWP). Organisasi baru ini adalah perkembangan besar karena menolak anggapan bahwa organisasi-organisasi Papua tidak dapat bersatu. Pemimpin Papua tidak memilih ketua atau presiden baru, tetapi memilih sekretaris jenderal dan juru bicara untuk ULMWP. Ini adalah keputusan strategis untuk menghormati kewenangan tiga organisasi politik yang ada dan mencegah pembahasan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin, yang mana telah menghambat kemajuan di masa lalu. Dengan memilih sekretaris jenderal dan juru bicara secara demokratis, ketiga organisasi tersebut hanya berurusan dengan perwakilan administratif, yang tidak menentang kewenangan tiga organisasi politik yang ada. Walaupun perlu waktu untuk menilai efektivitas organisasi baru ini, ULMWP tidak memiliki banyak waktu. Mereka harus bersiap-siap hadir di konferensi MSG untuk mendapatkan keanggotaan. Berkaca pada kemajuan pembangunan perdamaian di Papua, jelas bahwa hal tersebut memiliki arah yang berbeda dengan apa yang sebelumnya terjadi di Papua atau Aceh atau Timor Leste. Misalnya, isu pendatang dan peran forum sub regional tidak memiliki dampak signifikan terhadap situasi pembangunan perdamaian di Aceh dan Timor Leste. Para pembangun perdamaian yang tertarik dalam upaya pembangunan perdamaian di Papua harus memberikan perhatian pada dua hal tersebut. Ancaman ketimpangan yang semakin meluas antara warga Papua dan pendatang tidak boleh diremehkan. Mungkin, peran tokoh gereja Papua yang penting dalam mempromosikan ‘Papua: Tanah Damai’ dapat dibangkitkan dan diperkuat untuk memfasilitasi dialog antara beragam kelompok etnis di Papua. Terlebih lagi, isu pendatang harus dibahas secara terbuka untuk mendorong semua sektor di masyarakat Papua berpartisipasi dalam mencari solusi yang dapat dilaksanakan. Belajar dari konflik etnis di Ambon dan Sambas, upaya ini harus dilakukan secara hati-hati. Bidang lain yang perlu diperhatikan adalah perkemb angan di tingkat MSG. Dari segi politik praktis dinamika forum subregional tidak begitu dipertimbangkan, perkembangan terbaru di MSG mencerminkan dinamika penting yang menuntut diadakannya dialog antara Papua dan pemerintah pusat. Dialog ini terjadi saat konferensi MSG, di mana perwakilan Papua dan delegasi Indonesia duduk bersama dengan kedudukan yang setara. Situasi ini akan terulang jika pimpinan MSG memutuskan untuk memberikan status keanggotaan ULMWP. Jika hal ini terjadi, mungkin akan ada dinamika yang berbeda di tingkat nasional, di mana pemerintah akan lebih terbuka untuk bernegosiasi dengan Papua. Namun, situasi nasional saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Baik JDP maupun LIPI telah berusaha sebaik mungkin untuk mendorong pemerintahan SBY agar terlibat dengan rakyat Papua selama dua periode pemerintahannya, tetapi tidak membuahkan hasil. Ini mungkin menunjukkan bahwa JDP dan LIPI harus mengkaji ulang strategi mereka dengan lebih memperhatikan tingkat ‘middle-out’, yakni tokoh gereja dan agama lainnya, dalam menghadapi isu pendatang yang semakin merebak. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
Referensi Boutros-Ghali, B. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United nations. Hernawan, B. (2013, 10 Maret 2013). Quo Vadis the Peace Dialogue for Papua? The Jakarta Post. Hernawan, B. (2014). What’s Next for Papua after the MSG Diplomacy. The Jakarta Post. Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: United States Institute of Peace. Siregar, l. A., Mustafa, H., Conoras, Y., & Silpa, C. (2013). Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua. Jayapura: Aliansi Demo krasi untuk Papua. 103 Hak Transformasi Sipil dan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103: LSM internasional, akademisi dan po
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?