Daftar Isi

Recommendations

Info

4.2 Hak Menentukan Nasib Sendiri Penentuan nasib sendiri adalah hak yang melekat pada masyarakat adat, terutama di Papua. Implementasi dari hak tersebut adalah tanggung jawab negara. Sebagai negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan terutama untuk memfasilitasi penentuan nasib sendiri secara internal. Indonesia sudah menetapkan Undang-undang (UU) yang dapat digunakan untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri secara internal. Contohnya, UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur di Indonesia, kurangnya implementasi menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi pemerintah berlawanan dengan UU ini. 82 Salah satu contoh dari kebijakan dan tindakan pemerintah yang berlawanan dengan UU adalah penangkapan Buchtar Tabuni pada tanggal 3 Desember 2008 di rumahnya di Sentani, Kabupaten Jayapura. Buchtar ditangkap karena mengorganisir aksi unjuk rasa damai pada tanggal 16 Oktober. Buchtar juga dituduh terlibat dalam pembukaan kantor perwakilan parlemen Papua Barat di Inggris. Pada saat penangkapannya, 50 orang berunjuk rasa di depan Polsek Jayapura, menuntut pembebasan Buchtar. Jaksa penuntut mengajukan tuntutan 10 tahun penjara kepada Buchtar, atas tiga tuduhan pelanggaran KUHP: tindakan pengkhianatan terhadap negara (pasal 106), provokasi (pasal 160), dan tindakan melawan negara (pasal 212). Pengacara Buchtar berpendapat bahwa kasus ini merupakan upaya untuk meredam kebebasan berbicara di Papua. “Jika di luar Papua, orang dapat dengan bebas berpendapat – kenapa kebebasan berpendapat dikekang dan dianggap sebagai sebuah tindakan pidana?” dia bertanya. Amnesty International menilai Buchtar Tabuni sebagai salah seorang tahanan karena hati nurani, “dipenjara karena semata-mata mengekspresikan pikirannya dengan damai”. Human Rights Watch juga melobi pembebasan Buchtar, beserta beberapa tahanan politik Papua lainnya. Pada tanggal 8 Juni 2012, Buchtar ditangkap lagi di Jayapura dengan tuduhan mengorganisir unjuk rasa dengan kekerasan. Pada tanggal 23 Juli, seorang aktivis lainnya, Yusak Pakage, ditangkap saat persidangan Buchtar karena membawa pisau lipat di tasnya. Pakage dituntut atas “kepemilikan senjata”, dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kasus serupa juga terjadi di hampir seluruh daerah di Papua. Banyak orang muda, aktivis HAM, wartawan, perempuan, dan pemimpin disiksa, dipenjara, dan/atau dibunuh hanya karena perjuangan mereka untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, Gambar 4.2-1: Jalan yang baru dibangun di dataran tinggi Papua. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
ada kebutuhan mendesak agar masyarakat asli Papua mendapatakan jaminan untuk menikmati hak menentukan nasib sendiri. Salah satu pendekatan adalah melakukan survei penentuan nasib sendiri yang melibatkan gereja dan universitas di Papua, serta melakukan diskusi publik mengenai permasalahan ini dan menyediakan solusi politik bagi masyarakat asli di Papua dan mewujudkan pemenuhan hak penentuan nasib sendiri. Solusi hukum dan politik dapat digunakan sebagai perangkat untuk lobi dan kerja advokasi di masa mendatang. Penentuan nasib sendiri dalam norma internasional Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICPPR) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 1 1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. 2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa me ngurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. 3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Peme rintah an Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menen tukan nasib sendiri, dan harus meng hormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 83 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masya rakat Adat (UNDRIP) Pasal 3 Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Hak Masyarakat Adat
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?