Daftar Isi

Recommendations

Info

16 Gambar 2.1a-3: Alfares Kapisa, salah satu dari dua pelajar yang ditangkap dan disiksa setelah unjuk rasa tanggal 2 April 2014 yang menuntut pembebasan tahanan politik.Sumber: Elsham Papua. Gambar 2.1a-4: Yali Wenda, salah satu dari dua pelajar yang ditangkap dan disiksa setelah unjuk rasa tanggal 2 April 2014 yang menuntut pembebasan tahanan politik. mendapatkan penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan, baik ketika berada dalam truk polisi maupun saat sampai di kantor polisi. Polisi juga menghalangi akses pengacara HAM yang telah tiga kali mencoba untuk menghubungi mereka. Kepala Kepolisian Jayapura, Alfred Papare, secara pribadi memberikan instruksi tersebut. Kedua mahasiswa tersebut dipaksa untuk menandatangani laporan yang menyatakan bahwa mereka tidak dipukul selama proses investigasi. Pada tanggal 3 April, keduanya dibebaskan dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Dian Harapan di Waena, Jayapura. Namun, pihak kepolisian melarang dokter untuk memberikan rekam medis kedua mahasiswa tersebut ke pihak pasien, keluarga, dan pengacara. Sejak dibebaskan, Yali Wenda mengatakan bahwa dia masih terus diintimidasi oleh anggota intelijen kepolisian. Kasus boikot Pemilihan Presiden di Wamena, Juli 2014 Pada tanggal 12 Juli 2014, selepas Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014, 18 orang ditangkap di Wamena karena keterlibatan mereka dalam menyebarkan selebaran untuk memboikot Pilpres. Menurut Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), pada tanggal 12 Juli, aparat gabungan polisi dan militer menggelar operasi di desa Wara, Distrik Pisugi, Jayawijaya. Mereka menangkap 18 orang, yang kemudian diikat dan diseret di dalam selokan. Leher dan tangan mereka diikat dengan tali plastik. Menurut laporan mereka dipukuli dengan popor senapan, sehingga satu orang pingsan dan satu lainnya kehilangan pendengaran di satu telinga. Sejumlah penduduk desa juga diancam akan ditusuk dengan bayonet. Istri dari salah seorang yang ditangkap juga dipukuli, lalu kehilangan pendengaran di satu telinga. Saat sampai di kantor Polsek Jayawijaya untuk proses interogasi, aparat masih saja menyiksa mereka. Saat diinterogasi, mereka ditendang, dipukul, dan disetrum. Polisi juga dilaporkan menggunakan palu untuk memukul tulang belakang, kepala, dan jari kaki mereka. Beberapa dari mereka yang kemudian dilepaskan mengalami cedera patah tulang karena tindakan pemukulan tersebut. Paniai Berdarah, Desember 2014 Pada tanggal 8 Desember 2014, empat penduduk asli Papua ditembak mati oleh aparat Hak Asasi Manusia di Papua 2015
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat siswa SMA yang ditembak mati saat mereka melakukan tarian adat dalam unjuk rasa Paniai Berdarah, Desember 2014. Sumber: Kingmi Church Papuaz. militer dan polisi dan 17 lainnya menderita luka-luka. Kejadian ini terjadi di Distrik Enarotali di Kabupaten Pania. Penembakan tersebut terjadi menyusul aksi damai dalam bentuk tarian adat. Aksi damai tersebut merupakan pernyataan sikap masyarakat setempat terhadap tindakan penyiksaan dan pelecehan oleh aparat militer terhadap tiga remaja laki-laki pada hari sebelumnya. Unjuk rasa tersebut, yang melibatkan sekitar 800 orang, berlangsung di halaman Polres Enarotali dan Komando Rayon Militer (Koramil). Pengunjuk rasa menuntut pihak berwenang untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian di hari sebelumnya. Mereka, dalam aksinya, mempersembahkan tarian adat. Pihak militer dan kepolisian kemudian merespon dengan melepaskan tembakan dengan peluru yang membabi buta ke arah kerumunan orang. Di antara para korban, yang paling muda adalah seorang siswa Sekolah Dasar yang berusia 8 tahun, yang menderita luka tembak di tangan. Pada tanggal 7 Januari 2015, Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Fakta (TPF), yang bertugas untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus tersebut, namun TPF tidak memiliki mandat untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Dari tanggal 18 s/d 20 Februari 2015, TPF yang dipimpin oleh Maneger Nasution telah bertemu dengan belasan saksi mata dan korban. Nasution menyampaikan kepada media bahwa Komnas HAM telah menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap empat unsur HAM: hak untuk hidup, hak anak, hak perempuan, dan hak bebas dari penganiayaan. Lembaga dan organisasi HAM di Papua meminta Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) supaya dapat membawa kasus ini ke pengadilan berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Rekomendasi Untuk pemerintah pusat dan pihak berwenang • Menghapuskan UU Darurat 12 tahun 1951. • Menghapuskan Pasal 106 dan 110 KUHP, dan Hak Sipil dan Politik
Page 3 and 4: Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6: 3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8: pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10: Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12: 9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14: 2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16: Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86:
ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88:
4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90:
Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92:
surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94:
4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96:
93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98:
• Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100:
97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102:
perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104:
LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106:
Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108:
dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110:
5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112:
109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114:
menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116:
5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118:
115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?