Daftar Isi
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
110<br />
di antara anak-anak Papua, serta peningkatan<br />
infeksi HIV secara umum di Papua. Oleh karena<br />
itu, Komite merekomendasikan Pemerintah<br />
Indonesia untuk mengembangkan dan memperkuat<br />
kebijakan dan program untuk mencegah<br />
penyebaran HIV/AIDS dan untuk menyediakan<br />
perawatan dan dukungan bagi anak-anak yang<br />
terinfeksi atau terdampak HIV/AIDS. 8<br />
Selain membicarakan tentang kemiskinan, Komite<br />
memperhatikan bahwa anak-anak di Papua<br />
menjadi korban kesenjangan di perkotaan,<br />
pedesaan, antar etnis dan jender. Untuk mengatasi<br />
permasalahan ini, Komite merekomendasikan<br />
Indonesia untuk menetapkan strategi dan<br />
program pengentasan kemiskinan yang harus<br />
memberi perhatian khusus pada wilayah<br />
pedesaan dan daerah terpencil sehingga dapat<br />
memastikan akses layanan yang adil terutama<br />
untuk layanan nutrisi, perumahan, air dan sanitasi,<br />
pendidikan, layanan sosial dan kesehatan, dan<br />
bantuan bagi keluarga tidak mam pu.<br />
Terakhir, Komite menyampaikan kekhawatirannya<br />
terkait anak-anak asli Papua, yang tidak<br />
hanya terkena dampak kemiskinan, seperti<br />
yang disebutkan di atas, tetapi juga menjadi<br />
subjek militerisasi, pengambilan sumber daya<br />
alam dari tanah mereka, dan menderita akibat<br />
akses pendidikan dan kesehatan yang buruk.<br />
Kesimpulannya, Komite meminta pemerintah<br />
Indonesia untuk mengambil langkah yang<br />
diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan<br />
bagi masyarakat asli Papua, dan memonitor<br />
kemajuan terkait hal-hal tersebut di atas. Indonesia<br />
juga diminta untuk memberikan akses yang<br />
adil bagi masyarakat adat untuk memperoleh<br />
layanan publik, mengupayakan demiliterisasi,<br />
dan memastikan penerapan prinsip-prinsip<br />
Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi<br />
masyarakat adat terkait eksploitasi sumber daya<br />
alam di wilayah adat mereka.<br />
Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial<br />
dan Budaya<br />
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan<br />
Internasional PBB untuk Hak Ekonomi Sosial dan<br />
Budaya (International Covenant on Economic,<br />
Social and Cultural Rights-CESCR). Pada bulan<br />
Juni 2014, laporan pertama Indonesia dievaluasi<br />
oleh Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial<br />
dan Budaya. Selain laporan negara, Komite juga<br />
mempertimbangkan laporan yang disampaikan<br />
oleh organisasi masyarakat sipil.<br />
Franciscans International (FI), Koalisi Internasional<br />
untuk Papua (ICP), Vivat International, Justice<br />
Peace and Integrity of Creation/Gereja Kristen Injili<br />
di Tahan papua (JPIC/GKI-TP) dengan dukungan<br />
dari beberapa organisasi lain, membuat laporan<br />
bersama yang berfokus pada pelanggaran HAM<br />
di Papua terkait eksploitasi Sumber Daya Alam.<br />
Tidak adanya pengakuan hak ‘Free, Prior, and<br />
Informed Consent (FPIC)’ masyarakat adat Papua,<br />
adanya beragam bentuk diskriminasi terhadap<br />
warga Papua, tidak adanya pemenuhan hak atas<br />
standar hidup yang memadai, hak kesehatan,<br />
hak pendidikan dan hak budaya adalah<br />
beberapa permasalahan yang dibahas dalam<br />
laporan tersebut. 9<br />
Beberapa anggota ahli Komite mengajukan<br />
beberapa pertanyaan khusus mengenai Papua,<br />
yang berfokus pa da isu dampak aktivitas ekstraktif<br />
terhadap masyarakat Papua, hak pendidikan dan<br />
kesehatan dan pembangunan yang timpang di<br />
wilayah terpencil, seperti Papua.<br />
Selain mengakui tantangan susunan geografis<br />
Indonesia, Komite menyampaikan<br />
kekhawatirannya bahwa tidak adanya jaminan<br />
minimal atas hak ekonomi, sosial dan budaya<br />
di pulau-pulau terpencil dan wilayah seperti<br />
Papua, karena tidak adanya dan buruknya<br />
layanan publik, termasuk di bidang pendidikan<br />
dan kesehatan. Selain itu, Komite juga<br />
8 Lihat Observasi Penutup Komite PBB untuk Hak Anak untuk<br />
peninjauan Indonesia di http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/<br />
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fIDN%<br />
2fCO%2f3-4&Lang=en<br />
9 Lihat Laporan Bersama LSM yang diserahkan kepada Komite PBB<br />
untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di http://tbinternet.ohchr.<br />
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%<br />
2fCESCR%2fCSS%2fIDN%2f16701&Lang=en<br />
Hak Asasi Manusia di Papua 2015