Daftar Isi

Recommendations

Info

melindungi hutan dengan memberlakukan moratorium permanen yang mengecualikan hutan-hutan primer dari pengembangan dan melindungi hutan yang rusak agar dapat pulih dari eksploitasi. Moratorium tersebut harus diberlakukan dengan pengawasan yang dilakukan oleh personil terlatih. • Menerapkan izin konsesi yang transparan. Sistem izin konsesi sangatlah rumit dan membuka peluang bagi kasus suap dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya. Sistem yang transparan harus diterapkan, yakni sistem yang dapat diakses secara online dan mudah dipahami oleh masyarakat adat di wilayah terpencil. Prinsip FPIC dan hak atas tanah harus dijamin sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Di Papua, kurangnya pendidikan dan informasi menjadi suatu hambatan. Keputusan harus dibuat berdasarkan kebiasaan dan tradisi, dan langkah khusus harus diambil untuk melibatkan kelompok-kelompok yang rawan dalam negosiasi dan pengambilan keputusan. 1 134 • Menghentikan megaproyek; MIFEE dan megaproyek lainnya sangat berpengaruh terhadap struktur sosial Papua. Dengan derasnya arus masuk karyawan, populasi Kabupaten Merauke akan berubah, sehingga lebih dari setengah populasi di Papua terdiri dari pendatang yang akan menggerus keberadaan dan kuasa masyarakat adat. Selain itu, megaproyek pertanian di Papua menyebabkan perubahan lingkungan, seperti banjir dan penurunan kualitas air dan udara. • Menghentikan hukuman bagi orang-orang yang melancarkan protes damai terhadap perusahaan perkebunan yang melanggar hak-hak mereka; • Menerapkan peraturan untuk mencegah polisi, militer dan pejabat pemerintah untuk menduduki jabatan keamanan di perusahaan perkebunan; g) Untuk Melanjutkan Kerja Sama dan Penerapan Norma dan Mekanisme Internasional, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk: • Mengundang semua Prosedur Khusus, dan memastikan bahwa permintaan kunjungan diizinkan tanpa hambatan atau penundaan, termasuk akses tanpa batas ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan situasi terkini di Papua, kerja sama dengan mandat-mandat berikut harus menjadi prioritas: 1. Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan semena-mena dan di luar hukum 2. Pelapor Khusus PBB untuk pemajuan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat 3. Pelapor Khusus PBB penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia 4. Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kesehatan harus mengunjungi provinsi Papua dan Papua Barat yang terpencil, termasuk wilayah dataran tinggi 5. Pelapor Khusus untuk situasi pembela HAM 6. Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat - mandat ini harus diizinkan untuk mengunjungi dan menilai situasi di Papua dan melakukan studi komprehensif mengenai proyek pembangunan skala besar di Papua, termasuk perkebunan sawit 1 Lihat juga Guidelines for Free, Prior and Informed Consent, 2013 by UN REDD, http://www.unredd.net/index.php?option=com_ docman&task=doc_ download&g id=8717&Item id=53 Hak Asasi Manusia di Papua 2015
dan pembangunan agro-industri, dan dampaknya terhadap hak asasi masyarakat adat Papua; 7. Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya; • menerima bahwa definisi dan standar HAM internasional mengenai masyarakat adat dapat diterapkan di Indonesia, dan dalam kasus ini menjamin perlindungan hak-hak untuk masyarakat adat Papua; • untuk mendorong dan melindungi HAM dan untuk menyediakan mekanisme internasional bagi korban pelanggaran HAM, Indonesia harus mengesahkan: 1. Statuta Roma tentang Pengadilan Tindak Pidana Internasional 2. Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Lain 3. Protokol Opsional 1 dan 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 4. Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 5. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata 6. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak 7. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Kejahatan Penghilangan Paksa; • Menghentikan praktik isolasi Papua dari pengawasan internasional dan memberikan akses tanpa batas ke Papua bagi semua organisasi HAM, organisasi kemanusiaan, jurnalis asing, anggota parlemen asing dan pengamat HAM dan kemanusiaan lainnya. 135 • Memberikan akses ke lembaga pemasyarakatan di Papua bagi institusi pemantau HAM, termasuk Komite Palang Merah Internasional; 7.2 Rekomendasi untuk Gubernur, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua Untuk mengakhiri impunitas dan kekerasan • Polda Papua harus segera meningkatkan standar HAM dalam penegakan hukum di Papua; Polda Papua harus bekerja sama dengan organisasi HAM dan asosiasi pengacara setempat untuk memberikan pelatihan yang efektif bagi polisi terkait kewajiban HAM saat melakukan penangkapan, interogasi dan proses peradilan, termasuk menjamin hak atas sidang yang adil, hak untuk didampingi pengacara, kunjungan keluarga, kesehatan, hak bebas dari penyiksaan; serta pelatihan mengenai prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Upaya ini harus didukung oleh upaya untuk memberantas impunitas. • Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dan Polda Papua harus bekerja sama memperkuat fungsi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) , termasuk membangun kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar saksi dan korban pelanggaran HAM yang dilindungi dapat memberikan bukti tanpa merasa cemas akan ancaman keselamatan saat dalam perlindungan ataupun ketika dibebaskan; Institusi, Sistem Hukum, dan Hak Transformasi Sektor Sipil Rekomendasi dan Keamanan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?