Daftar Isi

2.6 Konflik Horizontal dan Kelalaian Polisi
LSM dan gereja di Papua telah melaporkan adanya peningkatan jumlah konflik
horizontal di Papua sejak awal tahun 2014. Beberapa konflik tersebut terjadi
antar suku, tetapi sebagian besar kasus yang didokumentasikan menunjukkan
ketegangan yang berkembang antara penduduk asli Papua dengan kaum
pendatang. Dalam berbagai kasus, pembela HAM melaporkan bahwa polisi tidak
bertindak secara tidak memihak (impartial). Mereka cenderung berpihak pada
pelaku tindak kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Dalam beberapa kasus,
seperti bentrokan berbasis agama di Sorong, polisi malah terlibat langsung sebagai
pelaku.
50
Ketegangan dan konflik yang terus meningkat
antara berbagai segmen budaya di Papua sudah
dilaporkan sepanjang abad lalu. Sejak tahun 2014,
banyak gereja dan LSM yang sudah menyuarakan
kekhawatiran mereka akan meningkatnya
jumlah bentrokan antara masyarakat asli dengan
masyarakat pendatang. Beberapa insiden yang
terjadi menunjukkan bahwa kemarahan antara
kedua pihak telah meningkat dalam beberapa
tahun terakhir, karena kurangnya integrasi
budaya dan ketimpangan sosial antara kedua
kelompok tersebut. Hal ini berakhir pada tindak
kekerasan.
Meningkatnya jumlah konflik horizontal antara
masyarakat asli dan pendatang bersumber
dari kebijakan pemerintah yang tidak adil.
Permasalahan itu juga bermula dari program
transmigrasi yang dicanangkan oleh rezim
pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam era
Orde Baru, ribuan warga Indonesia yang berasal
dari pulau-pulau lain yang padat ikut dalam
program transmigrasi dan menetap di Papua.
Di Papua, mereka diberikan tanah, rumah,
dan peralatan dasar untuk bertani. Hingga
kini, masyarakat asli Papua masih menuntut
kompensasi kepada pemerintah atas tanah
mereka yang dirampas untuk membangun
pemukiman atau perkebunan kelapa sawit.
Tidak mengherankan apabila beberapa konflik
horizontal terjadi di beberapa wilayah bekas
pemukiman transmigran seperti Arso - di mana
masyarakat pendatang tinggal di pemukiman
terpisah, jauh dari pemukiman masyarakat asli
Papua.
Lebih lanjut, mayoritas warga pendatang
beragama Islam, yang dapat merupakan
hambatan tambahan untuk berintegrasi di
Papua, di mana mayoritas masyarakatnya
beragama Kristen. Pemerintah setempat telah
gagal menciptakan program yang mendukung
integrasi budaya dan sosial untuk warga
pendatang. Pihak berwenang juga telah gagal
dalam mendorong perdamaian dan toleransi,
serta mencegah konflik antar etnis dan agama.
Apabila jumlah pendatang semakin bertambah
dan tidak terkendali, hal ini sangat mungkin akan
memicu naiknya konflik horizontal di waktuwaktu
dekat.
Sumber konflik yang lain adalah adanya ketidakadilan
yang lain terkait dengan permasalahan
pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan.
Tidak meratanya pembagian guru menunjukkan
salah satu contah dari banyak contoh lain yang
mengarah pada tuduhan adanya diskriminasi
kebijakan pembangunan di Papua. Sebuah
survey yang dilaksanakan oleh Pater John
Djonga dan Dale Cypri menunjukkan bahwa
situasi pendidikan di Kabupaten Keerom tidak
merata. Seorang guru di Distrik Towe, di mana
penduduknya adalah mayoritas orang Papua asli,
mengajar 52 siswa. Sedangkan, guru di distrik
Arso atau Skanto yang didominasi pendatang
rata-rata mengajar hanya 11 orang siswa.
Sepanjang tahun 2014, pembela HAM dan
gereja di Papua melaporkan adanya konflik
horizontal antara warga masyarakat asli Papua
dengan warga non-Papuan. Polisi cenderung
gagal melindungi orang asli Papua, atau tidak
Hak Asasi Manusia di Papua 2015