Daftar Isi

Recommendations

Info

3.3 Hak Pangan dan Hak Budaya Proyek investasi skala besar dapat membawa dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat Papua atas tanah mereka, yang akan dijabarkan lebih lanjut di bagian lain pada laporan ini. Pengalihan wilayah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau area penebangan kayu dapat berujung pada kasuskasus penggusuran, pemiskinan, dan kekurangan gizi, seperti yang ditunjukan dalam kasus yang menimpa Suku Yerisiam di Distrik Yaur, Nabire. 70 PT Nabire Baru dan Suku Yerisiam 1 Kronologi 2008: 17.000 hektar hutan dan tanah ulayat diambilalih perusahaan berdasarkan persetujuan antara Imam Basrowi, perwakilan perusahaan, dengan seorang anggota suku Yerisiam. Akhirnya, Pemda Nabire mengeluarkan ijin pembentukan perkebunan kelapa sawit. 2008-2010: Perijinan perkebunan PT. Nabire Baru (PT NB) diberikan di Desa Sima, Distrik Yaur. 2010-2011: Perijinan diberikan kepada PT. NB untuk penebangan hutan. 2011: Perijinan diberikan kepada PT. Sariwarna Unggul Mandiri (PT SUM) untuk penebangan hutan. 2013: Sebagian besar lahan yang dikuasai oleh PT. NB dialihkan kepada PT. Sariwarna Adi Perkas (PT SAP). Awalnya, lahan untuk perkebunan kelapa sawit diberikan kepada PT. Jati Dharma Indah, yang mengelola sebagian besar produkis hutan di Nabire. Analisis Studi Kasus Suku Besar Yerisiam terdiri dari empat sub-suku dan 15 suku terkait yang tinggal di wilayah tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pertanian, perikanan, dan komoditas hutan. Pengambilalihan hutan dan tanah ulayat dilaku- kan tanpa adanya konsultasi dengan Kepala Suku Yerisiam. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa PT NB akan mengelola lahan tersebut. Pada kenyatannya, lahan dikelola oleh PT SAP, untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan PT SUM mengelola penebangan kayu. Ketiga perusahaan tersebut mengabaikan peraturan dan hukum yang terkait pengelolaan hutan, terutama dalam pelaksanaan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat. Investor telah merusak hutan tanpa memberikan ganti rugi terhadap warga yang kehilangan pencahariaan mereka. Perusahaan juga telah merusak beberapa tempat yang dianggap suci, serta beberapa ladang sagu yang telah digunakan masyarakat Yerisiam selama beberapa generasi. Dari tahun 2011 sampai tahun 2014, kepala Suku Besar Yerisiam terlibat aktif dalam upaya memastikan bahwa situasi yang dialami sukunya masuk dalam agenda pihak yang berwenang. Pada bulan November 2014, beliau memberikan kesaksian saat pertemuan untuk membahas permasalahan kelapa sawit yang dihadiri oleh pemerintah setempat, Polsek Nabirem Komnas HAM, DPRD Nabire, Kemnehut, LSM, dan media. Sayangnya, pertemuan itu tidak memberi hasil apapun bagi masyarakat Yerisiam. Sangatlah sulit bagi masyarakat untuk dapat bertemu dengan manajemen PT karena area tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan yang bekerja untuk perusahaan. 1 Source: SPH / YM / fjtiki Hak Asasi Manusia di Papua 2015
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy the Yerisiam people’s sacred lands around Gambar 3.3-1: Bulldozer mnghancurkan tanah adat masyarakat Yerisiam di daerah desa Wami dan Sima.Ribuan hektar hutan dan bukit diratakan karena akan digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit oleh PT Nabire Baru di Desa Wami dan Sima, Distrik Yaur, Nabire, Papua Barat . Selain menekan pencaharian masyarakat Yerisiam, keberadaan para investor juga memecah belah mereka. Sejak PT NB, PT SUM, dan PT SAP mulai beroperasi di wilayah tersebut, masyarakat adat Papua tidak dapat lagi menggunakan hutan mereka, baik untuk kepentingan adat maupun untuk mendapatkan pasokan makanan secara tetap. Akibatnya, pemasukan keluarga berkurang dan kasus anak kurang gizi semaking meningkat. Meskipun masyarakat telah mengajukan permintaan konsultasi dan kompensasi, tidak ada satupun anggota masyarakat yang menerima penggantian biaya pengobatan, pendidikan, rumah, atau bantuan ekonomi. Di desa-desa, masyarakat mengalami pembatasan hak mengeluar kan pendapat, karena perusahaan membatasi ruang gerakan dan kritik mereka dan ada laporan terkai beberapa anggota suku yang dibayar untuk tidak berbicara. Rekomendasi • Simon Petrus Hanebora (Alm), Kepala Suku Besar Yerisiam, meminta para pemangku kepentingan: perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya untuk duduk dan membicarakan mengenai penyelesaian konflik. • Masyarakat sipil meminta adanya investigasi independen terkait tindakan perusahan guna menegakkan keadilan. • Perusahaan harus memberikan ganti rugi atas hilangya pencaharian masyarakat akibat tindakan perusahan. • Aparat keamanan dan Brigade Mobil harus ditarik dari wilayah Yerisiam dan perusahaan investasi tidak boleh lagi terkait dengan aparat keamanan. • Masyarakat setempat harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengunaan area hutan. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?