Daftar Isi

Recommendations

Info

7. Rekomendasi Rekomendasi ini diberikan oleh organisasi-organisasi yang berkontribusi terhadap penyusunan laporan ini dan rilis sebelumnya, “Human Rights in West Papua 2013” yang tersedia di www.humanrightspapua. org 7.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia 130 a) Agar Impunitas dan Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasukan Keamanan Dapat Dihapuskan, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkahlangkah berikut: • Memastikan bahwa kepolisian melaksanakan penyelidikan semua kasus kekerasan secara profesional dan efektif, terlepas dari status institusi yang menaungi pelaku, etnis korban atau mekanisme laporan non yudisial seperti PROPAM yang dapat berjalan secara paralel. • Memastikan bahwa penuntutan diajukan ke pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc untuk semua pelanggaran HAM besar, termasuk kasus Wasior pada tahun 2001/2002 dan kasus Wamena pada tahun 2003. • Mengurangi jumlah pasukan keamanan yang ditugaskan di Papua dan memastikan hal tersebut dipatuhi sebagai kewajiban Indonesia berdasarkan hukum dan standar HAM internasional. Pembentukan Komando Daerah Militer baru dibatalkan. • Mengambil langkah efektif untuk memberantas korupsi dalam sistem peradilan dan memastikan independensi pengadilan dari kontrol politik dan campur tangan pejabat pemerintah. • Memastikan pengawasan yang efektif terhadap militer oleh sipil melalui reformasi Hukum Peradilan Militer. • Memastikan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM dari pihak militer melalui sidang pengadilan tindak pidana sipil. • Memastikan bahwa KUHP dikaji agar memasukkan kejahatan penyiksaan seperti yang dijelaskan dalam ‘Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia’ yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1998, atau menetapkan hukum nasional untuk mengadili tindak penyiksaan. • Merevisi UU Penanganan Konflik Sosial terkait pengerahan militer untuk memastikan bahwa militer hanya terlibat dalam isu-isu ancaman eksternal, bukannya konflik sosial internal, berdasarkan prinsip-prinsip HAM; Hak Asasi Manusia di Papua 2015
• Mengembangkan mekanisme pelaporan korban yang independen dan efektif terkait pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan, yang dapat menjamin penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku dan memberikan kompensasi yang cukup bagi korban. • Membuat kebijakan yang menghapus stigmatisasi rakyat asli Papua sebagai separatis atau teroris. • Menghentikan kebijakan dan praktik pasukan keamanan yang memungkinkan pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil, terutama kebijakan dan praktik intimidasi dan pembalasan. Kebijakan dan praktik saat ini hanya memperparah konflik dan meningkatkan tindak kekerasan. Anggota pasukan keamanan yang menerapkan praktik tersebut harus diberi sanksi keras, sesuai dengan standar internasional. • Memastikan bahwa Polri melakukan pengawasan yang efektif terhadap Polda Papua dan memastikan bahwa warga Papua mendapatkan penegakan hukum berstandar tinggi. Kelalaian dan korupsi di kepolisian perlu diatasi dengan memberikan sanksi yang berat dan menerapkan prosedur tindak pidana jika perlu. • Menerapkan peraturan untuk mencegah polisi, militer dan pejabat pemerintah untuk menduduki jabatan keamanan di perusahaan perkebunan. • Mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meningkatkan pengawasan lembaga pemasyarakatan di Papua, dengan memprioritaskan wilayah dataran tinggi dan kepala burung. 131 b) Untuk Memastikan Perlindungan Kebebasan Berpendapat, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk: • Membebaskan semua tahanan politik dan pihak-pihak lain yang ditahan atau dihukum karena mengemukakan pendapat politik. • Mencabut Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 yang melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan menghormati bendera tersebut sebagai simbol adat dan identitas wilayah seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. • Mencabut artikel 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang makar, serta pasal 160 tentang hasutan, hingga KUHP tersebut ditinjau ulang dan membebaskan semua pihak yang ditahan akibat pelanggaran pasal-pasal ini. • Menghapus Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. • Merevisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 untuk menghilangkan persyaratan pembebasan bersyarat untuk pernyataan kesetiaan terkait tindak kejahatan terhadap negara, dan/atau mempertimbangkan untuk memisahkan tahanan yang melanggar undang-undang tersebut dari narapidana terorisme, korupsi dan narkotika. • Memperkuat independensi dan mandat Komnas HAM, termasuk akses tanpa batasan untuk melaksanakan inspeksi mendadak terhadap lembaga pemasyarakatan. • Memberikan pelatihan yang memadai bagi para pejabat institusi pemerintah untuk memupuk pemahaman, rasa hormat dan perlindungan hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan menentukan nasib sendiri, saat mereka melaksanakan tugas. Institusi, Sistem Hukum, dan Hak Transformasi Sektor Sipil Rekomendasi dan Keamanan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?