Daftar Isi

Recommendations

Info

• Menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pejabat pemerintah untuk melaksanakan penyelidikan cepat dan efektif terhadap kasus pelanggaran HAM dan untuk memastikan penuntutan terkait kasus tersebut; Dewan Ekonomi dan Sosial PBB direkomendasikan untuk: Menilai dan menindaklanjuti upaya pemerintah dalam menyediakan data terpisah mengenai statistik kesehatan dan masyarakat berdasarkan pengambilan kebijakan untuk reformasi di bidang kesehatan. 138 Hak Asasi Manusia di Papua 2015
<strong>Daftar</strong> Singkatan ALDP APS ART ARV BIN BRIMOB DAP DPD DPR DPRP FKPPA FKUB FPIC FRWP ICRC IDP ILWP JDP KNPB KPP KPU KUHAP KUHP KWI LIPI LKIN MIFEE MP3EI Aliansi Demokrasi untuk Papua Allliance for Democracy in Papua Angka Partisipasi Sekolah Perawatan Anti-Retroviral Anti-Retroviral Treatment Obat Anti-Retroviral Anti-Retroviral Badan Intelejen Negara Brigade Mobil Dewan Adat Papua Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama Forum Kerukunan Umat Beragama Persetujuan Tanpa Paksaan Free Prior and Informed Consent Republik Federal Papua Barat Federal Republic of West Papua Komite Palang Merah Internasional International Committee of the Red Cross Kelompok Pengungsi Internally Displaced Persons Jaringan Pengacara Internasional untuk Papua Barat International Lawyers for West Papua Jaringan Damai Papua Papua Peace Network Komite Nasional Papua Barat Konferensi Perdamaian Papua Komisi Pemilihan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Konferensi Wali Gereja Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Kontrol Independen Nasional Proyek Industri Pangan dan Energi Terpadu di Merauke Merauke Integrated Food and Energy Estate Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 139 <strong>Daftar</strong> Singkatan
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86:
ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88:
4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?