Daftar Isi

Recommendations

Info

3.2 Hak Pendidikan Selama beberapa tahun terakhir, sektor pendidikan di dataran tinggi Papua terus berkembang. Sekolah dan pusat kesehatan dibangun dan ribuan guru serta tenaga kesehatan dipekerjakan untuk melayani di daerah tersebut. Akan tetapi, beberapa area masih mengalami kekosongan pelayanan publik, yang menyebabkan angka melek huruf jatuh hingga kurang dari 10 persen di daerah-daerah terpencil. Besarnya permasalahan ini tidak pernah diakui dalam laporan resmi. Dampaknya pun sudah sangat diremehkan. 66 Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 di 40 desa di wilayah Wamena, Yahukimo, dan Yalimo menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang sulit diakses di daerah di dataran tinggi telah ditutup, karena selama beberapa tahun tidak ada lagi guru di sekolah-sekolah tersebut. Banyak guru yang seharusnya tinggal di daerah penugasan, malah memilih tinggal di daerah perkotaan, tetapi, mereka tetap menerima gaji dan tunjangan sebagai guru daerah terpencil. Beberapa guru hanya hadir sekali atau dua kali setahun untuk mengawasi ujian. Beberapa kepala sekolah juga absen, dan mempekerjakan guru bantu yang kurang berkualitas dengan gaji rendah dan tidak tetap. Walaupun penelitian ini dilakukan hanya di wilayah yang dihuni oleh sekitar 100.000 penduduk, tapi hal ini merupakan cerminan situasi di sebagian besar kabupaten di wilayah dataran tinggi. Beberapa LSM dan media menyoroti tentang situasi pendidikan dasar di Pegunungan Bintang, Tolikara, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Puncak, dan Intan Jaya. Artinya, ada sekitar 1.2 juta warga Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi yang terpengaruh dengan situasi seperti yang digambarkan di bawah ini. Tabel 3.2-1:kehadiran tenaga pengajar di Sekolah Dasar Total jumlah guru Aktif mengajar Hanya datang di saat ujian Tidak pernah hadir 87 48 15 24 Dekat dengan daerah perkotaan: 37 Jauh dengan daerah perkotaan: 50 Dekat dengan daerah perkotaan: 28 Jauh dengan daerah perkotaan: 20 Dekat dengan daerah perkotaan: 1 Jauh dengan daerah perkotaan: 14 Dekat dengan daerah perkotaan: 8 Jauh dengan daerah perkotaan: 16 Meningkatnya angka buta huruf: Lebih dari setengah jumlah desa di mana penelitian dilakukan, angka melek huruf ada di bawah 25%, sementara sepertiga yang lainnya tidak lebih dari 10%. Sejak tahun 1960an, program melek huruf menjadi bagian dari pelayanan dasar yang disediakan oleh gerejagereja setempat. Sejak tahun 1970an, sekolah, baik milik gereja maupun pemerintah, mulai mengambil alih peran ini. Kegagalan sistem pendidikan di 10 tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan berhenti di beberapa wilayah. Laporan resmi pemerintah tidak mencatumkan situasi ini. Sebaliknya, laporan tersebut menyajikan data tentang tingginya angka kelulusan. Siswa-siswi di sekolah seringkali lulus ujian akhir hanya karena guru-guru yang sering absen membantu mengerjakan ujian mereka untuk menyelamatkan citra mereka. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
Table 3.2-2: Desa dengan angka melek huruf di bawah 10% (total ada 40 desa di dalam penelitian) Desa Area Penduduk Jumlah penduduk yang melek huruf 1. Konosa Kosarek 292 12 2. Ultam Kosarek 567 18 3. Walani Kosarek 163 12 4. Hitlahen Pronggoli 410 15 5. Mamion Mabualem 370 10 6. Folmimpi Ubahak 3.800 (= beberapa desa) sangat sedikit 7. Panggema Panggema 642 35 8. Homtonggo Panggema 544 6 9. Folungsili Panggema 879 10 10. Yanggali Panggema 838 49 11. Mumanggen Panggema 645 41 12. Ubalihi Welarek 63 5 13. Pami Welarek 200 6 14. Filiahik Apahapsili 46 4 15. Jakwa Pagai 250 sangat sedikit 67 Tabel 3.2-3: Desa dengan angka melek huruf di bawah 25% Desa Area Penduduk Jumlah penduduk yang melek huruf 1. Pontengpilik Pronggoli 480 50 2. Silong Ubahak 265 38 3. Poik Poik 391 82 4. Perang Poik 204 26 5. Tukam Panggema 250 30 6. Tahamak Welarek 241 35 7. Tangumsili Apahapsili 300 68 Table 3.2-4: Desa dengan angka melek huruf di bawah 50% Desa Area Penduduk Jumlah penduduk yang melek huruf 1. Meringman Kosarek 75 30 2. Tanggeam Yahuli Ambut 530 233 3. Panal Poik 259 84 4. Kulet Apahapsili ca. 300 (diperkirakan < 50%) 5. Hitugi* Mugi 626 280 6. Sisiapoloa* Mugi 411 80 7. Usagasem* Mugi 374 113 8. Ibiroma* Ibiroma 355 70 9. Kilise* Kilise 226 80 * Berdekatan dengan daerah perkotaan sehingga tingkat pendidikan yang relative bagus tercermin dalam angka melek huruf. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20: 17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?