Daftar Isi

Recommendations

Info

124 meninjau kasus, meskipun fakta di persidangan jelas mengindikasikan adanya pelanggaran prosedural. Contoh pelanggaran ini terjadi pada praperadilan Kepala Polisi Sektor Sarmi pada Maret 2013. Pengacara menemukan pelanggaran prosedural saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang pribadi Edison Werimon dan Soleman Fanataba, yang ditangkap pada tanggal 13 Desember 2013 dan 17 Desember 2013. Pengacara mengajukan gugatan praperadilan pada Maret 2013 dan menyerahkan bukti ke Kejaksaan Negeri Jayapura. Pada tahap ini, aparat kepolisian melakukan intervensi terhadap proses yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura dengan meminta kejaksaan negeri untuk mempercepat proses pengajuan sidang ke pengadilan dengan tujuan mencegah sidang pra-peradilan. Percepatan proses ini berdampak pada sidang pengadilan tersebut. Tuntutan hukum terhadap terdakwa tidak akurat dan tidak menjelaskan alasan Edison Werimon dan Soleman Fonataba melakukan tindakan makar. Selain itu, jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti makar di pengadilan. Agenda sidang dengan tuntutan jaksa, yang rencananya dibacakan pada tanggal 12 Juli 2014, ditunda hingga Februari 2015 dengan alasan bahwa Kejaksaan Tinggi belum menyiapkan tuntutan untuk sidang kasus tersebut. Majelis hakim tidak dapat mengambil sikap tegas terhadap penundaan tersebut sehingga kasus kedua tersangka menjadi terlantar. Perilaku jaksa penuntut umum dan hakim selama persidangan bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah, seperti yang ditetapkan dalam penjelasan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di sisi lain, impunitas di Papua semakin meningkat. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan diabaikan tanpa ada tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku. Pemerintah setempat tetap mengabaikan dengan pengekangan kebebasan berpendapat dan perdagangan senjata api dengan konsekuensi yang serius untuk pendekatan keamanan, yang menghasilkan operasi militer disertai dengan pelanggaran HAM di Papua, sementara polisi dan militer melindungi pelaku pelanggaran HAM. Komnas HAM, yang diharapkan dapat melaksanakan penyelidikan terhadap kasuskasus pelanggaran HAM, ibarat macan ompong. Hal ini tampak jelas dalam kasus-kasus yang terjadi di Aimas dan Paniai, dimana diskriminasi hukum dan intervensi politik yang kuat sering terjadi. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumlah tersangka yang divonis bersalah dalam kasus korupsi meningkat, permasalahan korupsi masih belum terkendali. Korupsi telah merajalela di pemerintahan dan sistem hukum di Papua. Dana pembangunan dalam jumlah besar menguap begitu saja. Melawan korupsi melalui penyelidikan dan proses pengadilan memerlukan reformasi tata kelola hukum. Memberantas Korupsi di Papua Buku catatan di kantor sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura menunjukkan bahwa LP tersebut dihuni oleh 350 narapidana. 20 di antaranya adalah terdakwa kasus korupsi, sedangkan 26 lainnya ditahan karena kasus korupsi. Secara total, 51 orang ditahan atas tuduhan kasus korupsi. Namun, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah narapidana yang didakwa atas pengkhianatan yang berjumlah 14 orang. Jumlah narapidana yang ditahan karena kasus korupsi di LP tidak termasuk tersangka kasus korupsi, yang belum dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dan masih bebas. Beberapa tersangka dibebaskan saat proses hukum mereka dihentikan pada tahap penyidikan. Beberapa tersangka telah divonis bersalah namun sedang dalam proses pengajuan banding. Jumlah tersangka dan narapidana kasus korupsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah narapidana kasus korupsi dari lembaga Pemasyarakatan lain di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta tersangka kasus korupsi yang sedang menjalani proses penyidikan. Seorang staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua bercanda dengan mengatakan bahwa narapidana kasus korupsi di semua LP Provinsi Papua dan Papua Barat dapat membentuk pemerintahan sendiri, saking banyaknya jumlah pejabat pemerintah dan mitra swasta mereka yang ditahan. Nikolaus Kondomo, pejabat Kejaksaan Tinggi Papua dan asisten jaksa tindak pidana khusus, menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi di Papua dan Papua Barat telah meningkat sejak 2012 hingga 2014. 1 Pada tahun 2012, jumlah kasus korupsi adalah sekitar 14 kasus. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi 59 kasus dan terus bertambah pada tahun 2014. Selain itu, Nikolaus mengatakan wajar apabila Papua dan Papua Barat disebut sebagai surga bagi para koruptor. Jumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi kemungkinan akan bertambah. Ada banyak kasus yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Papua, termasuk kasus lama yang telah ditutup karena alasan politik, dan kasus baru yang melibatkan beberapa pejabat tinggi pemerintahan setempat dan kroninya. Karakter Korupsi di Papua Kesempatan untuk korupsi juga berkaitan dengan tradisi setempat. Papua memiliki tradisi memberikan hadiah dan bantuan satu sama lain sebagai cara untuk mempertahankan hubungan baik. Sikap ini diharapkan terutama dari para tokoh masyarakat oleh bawahan mereka. Namun, praktik tersebut tidak sejalan dengan sistem pemerintahan modern. Sistem kekeluargaan tidak dapat diterima dalam sistem birokrasi modern. Tradisi tersebut telah membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin politik dan birokrasi di wilayah tersebut. Selain itu, beberapa pihak memanfaatkan tradisi tersebut untuk memperkaya diri. 125 1 Papua Pos, 13 Feb, 2014 Institusi, Sistem Hukum, dan Hak Transformasi Sektor Sipil dan Keamanan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?