Daftar Isi

Recommendations

Info

2.1a Tahanan & Narapidana Politik Dalam periode laporan ini, 1 kerja bersama kelompok masyarakat sipil Orang Papua di Balik Jeruji (Papuans Behind Bars) berhasil mendokumentasikan 881 kasus penangkapan politik di Papua. Tahun 2013 merupakan tahun yang buruk karena tingginya angka penangkapan politik, yang sebagian besar merupakan penangkapan masal. Penangkapan masal merupakan tanggapan standar kepolisian terhadap aksi damai yang terkoordinir. Jarang ada kasus di mana ada kesepakatan antara polisi dan pengunjuk rasa supaya aksi damai masih bisa dilakukan. Sayangnya, kasus semacam ini merupakan pengecualian, bukannya yang menjadi aturan. 12 Orang Papua di Balik Jeruji mencatat adanya 370 kasus pelecehan dan/atau penyiksaan pada saat proses penangkapan maupun saat penahanan yang terjadi dalam periode laporan ini. Kecenderungan ini mengkhawatirkan, karena adanya peningkatan, dari 12 kasus penyiksaan pada tahun 2013 (April s/d Desember) menjadi 76 kasus penyiksaan pada tahun 2014. Selama tahun 2014, tercatat ada lima kasus perlakuan kejam dan merendahkan martabat yang dialami oleh para tahanan politik. Selama periode tersebut, tahanan politik sering disetrum dengan senjata kejut listrik, dipukul dengan palu, ditusuk dengan bayonet, disundut dengan rokok, alat kelamin dipukul, diikat bersama-sama, dan dipaksa untuk merangkak. Banyak terjadi pelanggaran atas hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, seperti pembatasan akses ke pengacara. Dalam periode laporan ini, Orang Papua di Balik Jeruji mencatat adanya 66 kasus politik yang terkait dengan pembatasan akses ke pengacara. Laporan ini juga mendokumentasikan 25 kasus penangkapan tanpa surat perintah, serta 16 kasus pengakuan paksa. Perlu diingat bahwa angka tersebut hanyalah sebagian dari jumlah yang sebenarnya terjado, karena data yang didapat hanya berasal dari tahanan yang mendapatkan pendampingan hukum. Penggunaan pasal tindakan makar, yang sudah kadaluwarsa, terus meningkat, meski LSM lokal dan nasional telah berjuang untuk menganulir pasal tersebut. Lembaga-lembaga HAM Internasional dan beberapa negara anggota PBB yang terlibat dalam Universal Periodic Review juga sudah mendorong hal yang sama. Jumlah pelanggaran Pasal 106 KUHP ini meningkat dari 22 kasus pada tahun 2012 menjadi 25 kasus pada tahun 2013 dan 31 kasus pada tahun 2014. Tuduhan makar diberikan kepada masyarakat asli Papua dalam bentuk berbagai bentuk “pelanggaran”, misalnya kepemilikan dokumen terkait Melanesian Spearhead Group (MSG), kepemilikan atau pengibaran bendera Bintang Kejora, berkumpul pada tanggal 1 Mei untuk memperingati aneksasi Papua, perayaan Kongres Papua Ketiga, perayaan berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menyebarkan selebaran boikot Pilkada, dan afiliasi atau penyediaan materi yang mendukung Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Polisi di Papua terus menggunakan Undangundang Darurat No. 12 tahun 1951 untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah tuduhan pelanggaran, dari kepemilikan senjata tajam sampai kepemilikan amunisi atau bahan peledak. Menurut catatan Orang Papua di Balik 1 1 April 2013 s/d 31 Desember 2014 Hak Asasi Manusia di Papua 2015
Apakah penangkapan politik itu? Hal ini berkaitan dengan penangkapan yang nampak memiliki motivasi politik, termasuk penangkapan dalam konteks politik seperti pada saat unjuk rasa, atau tempat yang sering digunakan oleh organisasi atau aktivis politik. Selain itu, penangkapan politik mencakup penangkapan aktivis politik dan keluarganya; penangkapan seseorang berdasarkan afiliasi politiknya; penangkapan kegiatan politik seperti pengibaran bendera atau keterlibatan dalam kegiatan perlawanan sipil, penangkapan masal, dan penangkapan bermotif politik yang dimanipulasi dengan tuduhan kriminal. Meski banyak penangkapan politik yang tidak berujung pada penahanan dalam waktu lama atau hukuman, sangat penting untuk memonitor kasus-kasus tersebut, karena adanya pola-pola penargetan dan pelecehan yang digunakan untuk membatasi kebebasan berekpresi dan berkumpul di Papua. (Orang Papua di Balik Jeruji) Jeruji UU tersebut digunakan untuk penahanan dalam 32 kasus politik. Kelompok Kerja PBB atas Penangkapan Sewenang-wenang (UN Working Group on Arbitrary Detention) menyampaikan bahwa UU Darurat Indonesia ini merupakan UU Darurat yang paling tua, yang disusun ketika Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya. 2 Sama halnya ketika terjadi kerusuhan di Kalimantan Barat dan perjuangan kemerdekaan Timor Leste, Undang Undang yang sama sekarang diterapkan di Papua. Masyarakat asli Papua yang membawa pisau lipat, terutama jika mereka aktif secara politik, diancam oleh UU ini. Hukuman terberat yang diberikan dalam UU ini adalah hukuman mati. Saat ini, isu hukuman mati mendapat perhatian khusus, karena moratorium hukuman mati masih berupa wacana. 3 UU ini sudah kadaluarsa dan harus dihapuskan. Polisi harus dapat menggunakan pasal KUHP yang sesuai. Hal yang sama diungkapkan oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penangkapan Sewenangwenang selama kunjungan mereka ke Indonesia pada tahun 1999. Pada tahun 2014, polisi di Wamena memilih untuk menggunakan pasal 187 KUHP untuk menjerat pelaku kasus boikot Pilkada Pisugi, di mana sejumlah orang ditahan karena menyebarkan selebaran boikot Pilkada. Meskipun kasus ini juga merupakan contoh kebijakan represif, pengunaan pasal 187 KUHP menunjukkan adanya sedikit perubahan. Dalam periode laporan ini, ada sembilan kasus di mana tahanan politik tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan bagi tahanan politik merupakan sebuah keprihatinan khusus. Yohanes Boseren, yang ditangkap di Biak pada bulan Mei 2013, dipukul sampai parah sehingga dia mengalami gangguan jiwa saat berada di tahanan pada bulan November 2013. Meskipun pengacaranya sudah melayangkan petisi berulang kali, Yohanes tetap tidak mendapat perawatan medis yang memadai dan hanya diberi obat penenang. Dia tetap berada di dalam tahanan sampai bulan Januari 2014, yakni ketika tuntutannya dicabut dan dia dibebaskan. Pada bulan September 2013, tahanan politik Boas Gombo, yang juga mendapatkan tindak pemukulan saat ditangkap, mengalami gangguan jiwa. Seperti pada kasus Yohanes Boseren, Gombo juga mendapatkan beberapa pukulan di bagian kepala saat ditahan. Pada bulan Agustus 2013, tahanan politik Filep Karma mengalami masalah kesehatan saat memasuki tahun kesepuluh masa tahanannya. 13 2 Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56 th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html 3 Joko Widodo says abolishing death penalty possible, but not for a ‘long time,’ Sydney Morning Herald, 9 Maret 2015, http://www.smh.com. au/world/joko-widodo-says-abolishing-death-penalty-possiblebut-not-for-a-long-time-20150308-13y6ve.html Hak Sipil dan Politik
Page 3 and 4: Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6: 3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8: pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10: Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12: 9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13: 2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 17 and 18: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20: 17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86:
ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88:
4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90:
Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92:
surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94:
4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96:
93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98:
• Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100:
97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102:
perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104:
LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106:
Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108:
dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110:
5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112:
109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114:
menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116:
5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118:
115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?