Daftar Isi
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6. Institusi, Sistem Hukum,<br />
dan Sektor Keamanan<br />
116<br />
6.1 Pendekatan Militer dan Keamanan di Papua.<br />
Pemerintah Pusat di Jakarta menggunakan berbagai pendekatan hukum dan<br />
proyek dalam menanggapi situasi di Papua. Pendekatan proyek tersebut berfokus<br />
pada pengembangan ekonomi. Namun, operasi militer yang sedang berlangsung<br />
mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Pemerintahan baru di bawah<br />
kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus mengatasi beberapa tantangan<br />
jika ia ingin mengubah kebijakan umum terkait Papua. Kebijakan Jokowi harus<br />
memprioritaskan pengurangan pengerahan militer dan menerapkan mekanisme<br />
akuntabilitas.<br />
Pendekatan hukum dan proyek<br />
Pemerintah masih belum mengimplementasikan<br />
dialog konstruktif di Papua, 1 sebaliknya<br />
pemerintah malah menerapkan kebijakan<br />
yang memandang isu-isu kompleks di Papua<br />
dari segi ekonomi saja. Hal ini tercermin dalam<br />
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-<br />
Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan<br />
ini merupakan hasil revisi Undang-Undang<br />
Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi<br />
khusus dan pembentukan Unit Percepatan<br />
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat<br />
(UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)<br />
Nomor 66 tahun 2011. Dalam prioritas UP4B,<br />
terdapat ketentuan dan fungsi yang terkait hak<br />
politik, keamanan, hukum dan HAM. Fungsi ini<br />
masih belum diimplementasikan secara penuh.<br />
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo<br />
Bambang Yudhoyono, sedikitnya terjadi 264<br />
insiden kekerasan yang mengakibatkan korban<br />
meninggal sebanyak 54 jiwa, dan korban luka<br />
sebanyak 863 orang. 2 Selain itu, pemerintahan<br />
Presiden Yudhoyono mengesahkan peraturan<br />
terkait pembangunan di Papua yang disebut<br />
dengan UP4B. Namun, di masa pemerintahan<br />
Presiden Joko Widodo, Perpres UP4B ini dicabut.<br />
UP4B memang menghasilkan beberapa program.<br />
Namun, kebijakan tersebut gagal menjalankan<br />
program yang mengatasi permasalahan politik<br />
dan budaya, yang penting bagi terwujudnya<br />
dialog antara pemerintah pusat dengan Papua.<br />
Berdasarkan data UP4B, kebijakan tersebut telah<br />
membuka kesempatan bagi 500 warga Papua<br />
untuk belajar di sejumlah sekolah menengah<br />
atas di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2013,<br />
sementara 1,370 siswa melanjutkan pendidikan<br />
mereka di sejumlah universitas di seluruh<br />
Indonesia. 3<br />
Pengerahan militer dan dampaknya<br />
terhadap Papua<br />
Kriminalisasi terhadap warga sipil di Papua, yang<br />
terjadi akibat insiden pengibaran bendera akan<br />
selalu dianggap sebagai ancaman terhadap<br />
1 Laporan Kontras mengenai 10 Tahun Pemerintahan Susilo Bambang<br />
Yudhoyono, “Hak Asasi Diakui Tapi Tidak Dilindungi”<br />
2 Kontras, Laporan 10 Tahun SBY. Hak Asasi Manusia Diakui Tetapi<br />
TidakDilindungi. 2014<br />
3 Sumber: www.jakartapost.com Margareth S. Aritonang. Jokowi<br />
Told To Disband UP4B in Papua. 8 September 2014.<br />
Hak Asasi Manusia di Papua 2015