Daftar Isi

• Menghentikan hukuman bagi orang-orang yang melancarkan protes damai terhadap
perusahaan perkebunan yang melanggar hak-hak mereka.
c) Untuk Memastikan Perlindungan Pembela HAM, kami merekomendasikan Pemerintah
Indonesia untuk:
• Melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh pelapor khusus PBB untuk situasi pembela
HAM setelah kunjungannya ke Papua pada tahun 2007.
• Menyiapkan pelatihan HAM yang memadai bagi penegak hukum, bersama masyarakat sipil,
yang efektivitasnya harus dievaluasi secara rutin melalui pembentukan badan pengawasan
khusus;
• Menghentikan intimidasi, pelecehan dan kekerasan fisik terhadap pembela HAM dan jurnalis
di Papua, dan memastikan bahwa semua kasus-kasus tersebut diselidiki secara efektif dan
berimbang, dan para pelakunya diadili;
132
• Meninjau Undang-Undang Intelijen Negara untuk memastikan bahwa definisi rahasia negara
cukup jelas agar undang-undang tersebut tidak merugikan jurnalis dan aktivis, dan memastikan
pengawasan dan akuntabilitas badan intelijen untuk mencegah kasus pelanggaran HAM;
d) Untuk Memastikan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, kami merekomendasikan
Pemerintah Indonesia untuk:
• Memberikan data statistik yang tepercaya terkait komponen dasar masyarakat di Provinsi
Papua dan Papua Barat; misalnya demografi, pendidikan, pemerintahan dan administrasi,
pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pendapatan; serta data pembedaan data antara
penduduk asli Papua dan pendatang.
• Mengakui hak rakyat terkait kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menentukan nasib
sendiri, sebagai hak dasar berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
(UNDRIP) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR);
• Melalui undang-undang dan program, memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di
Papua menghormati prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior
and Informed Consent - FPIC) dan mematuhi Prinsip Panduan PBB tentang Hak Asasi Manusia
dan Bisnis (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).
• Memastikan keadilan atas perampasan tanah di Papua di masa lalu dan memberikan sanksi bagi
perusahaan yang tidak mematuhi prinsip FPIC; Perampasan tanah di masa lalu harus ditindak
dan korban harus diberi kompensasi. Jika memungkinkan, tanah tersebut harus dikembalikan
kepada pemilik sebelumnya dengan memberikan kompensasi finansial tambahan, sesuai
keinginan korban. Pemerintah harus menerapkan sistem yang efektif untuk mengontrol
dan mengawasi aktivitas perusahaan pemegang izin konsesi. Pencabutan izin konsesi harus
dilakukan sebagai hukuman atas pelanggaran HAM dan peraturan pemerintah.
• Mengubah undang-undang dan praktik yang mendiskriminasi dan melanggar hak-hak
masyarakat adat, terutama Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2006 tentang investasi.
Hak Asasi Manusia di Papua 2015