KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Suami yang perkawinannya telah bubar karena perceraian, boleh mencegah perkawinan bekas
isterinya, bila dia hendak kawin lagi sebelum lampau tiga ratus hari sejak pembubaran
perkawinan yang dulu.
Pasal 65
Kejaksaan wajib mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan dalam hal-hal yang
tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan 34.
Pasal 66
Pencegahan perkawinan ditangani oleh Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya terletak
tempat kedudukan Pegawai Catatan Sipil yang harus melangsungkan perkawinan itu.
Pasal 67
Dalam akta pencegahan harus disebutkan segala alasan yang dijadikan dasar pencegahan itu,
dan tidak diperkenakan mengajukan alasan baru, sejauh hal itu tidak timbul setelah
pencegahan.
Dihapus dengan S. 1937-595.
Pasal 68
Pasal 69
Bila pencegahan itu ditolak, para penentang boleh dikenakan kewajiban mengganti biaya,
kerugian dan bunga, kecuali jika penentang itu adalah keluarga sedarah dalam garis ke atas dan
garis ke bawah atau Kejaksaan.
Pasal 70
Bila terjadi pencegahan perkawinan. Pegawai Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk
melaksanakan perkawinan itu, kecuali setelah kepadanya disampaikan suatu putusan
pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetapi atau suatu akta otentik dengan mana
pencegahan itu ditiadakan pelanggaran atas ketentuan ini kena ancaman hukuman penggantian
biaya, kerugian dan bunga.
Bila perkawinan itu dilaksanakan sebelum pencegahan itu ditiadakan, maka perkara mengenai
pencegahan itu boleh dilanjutkan, dan perkawinan boleh dinyatakan batal sekiranya gugatan
penentang dikabulkan.
BAGIAN 4
Pelaksanaan Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa, Kecuali KUHP. 71-6°, 74, 75)
Pasal 71
Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta agar kepadanya
diperlihatkan :