KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

meja dan ranjang tidak boleh diizinkan, kecuali bila suami isteri itu telah kawin selama dua
tahun.
Pasal 237
Sebelum meminta pisah meja dan ranjang, suami isteri itu wajib mengatur dengan akta otentik
semua persyaratan untuk itu, baik yang bercerai pelaksanaan kekuasaan orang tua dan urusan
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Tindakan-tindakan yang telah mereka
rancang untuk dilaksanakan selama pemeriksaan Pengadilan, harus dikemukakan supaya
dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, dan jika perlu, supaya diatur olehnya.
Pasal 238
Permintaan kedua suami isteri harus diajukan dengan surat permohonan kepada Pengadilan
Negeri tempat tinggal mereka; dan dalam surat itu harus dilampirkan baik salinan akta
perkawinan maupun salinan perjanjian yang dibicarakan dalam alinea pertama pasal yang lalu.
Pasal 239
Berkenaan dengan itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kedua suami isteri untuk
bersama-sama secara pribadi menghadap seorang atau Iebih anggota yang akan memberi
wejangan-wejangan seperlunya kepada mereka.
Bila suami isteri itu bertahan dengan niat mereka, Hakim akan memerintahkan mereka untuk
menghadap lagi setelah lewat enam bulan. Bila ternyata ada alasan sah yang menghalangi
mereka untuk menghadap, maka Hakim yang ditunjukkan harus pergi ke rumah suami isteri
itu.
Bila suami isteri itu bertempat tinggal di luar daerah di mana Pengadilan Negeri itu bertempat
kedudukan, Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada kepala daerah setempat untuk
melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam tiga alinea yang lalu. Pejabat yang telah
ditunjuk itu akan membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukannya dan
mengirimkannya ke Pengadilan Negeri.
Bila salah seorang dan suami isteri atau kedua-duanya bertempat tinggal di luar Indonesia,
Pengadilan Negeri itu boleh memohon kepada seorang Hakim di negara tempat suami isteri
itu berdiam, untuk memanggil kedua suami isteri atau salah seorang menghadap kepadanya
dengan tujuan melakukan ikhtiar perdamaian, atau menugaskan hal itu kepada pejabat
perwakilan Indonesia di wilayah tempat suami isteri itu berdiam. Berita acara yang dibuat
mengenai hal itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri itu.
Pasal 240
Pengadilan Negeri harus mengambil keputusan enam bulan setelah berlangsungnya pertemuan
kedua. Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 230b dan 230c berlaku sama terhadap ibu dan bapak,
yang tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua.
Pasal 241
Bila permohonan yang diajukan ditolak, paling lambat satu bulan setelah diberikan keputusan,
suami isteri itu bersama-sama boleh mengajukan permohonan banding dengan surat
permohonan.