KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 298
Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya.
Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.
Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari
kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.
Pasal 299
Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan
kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari
kekuasaan itu.
Pasal 300
Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah
meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu.
Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua,
kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja
dan ranjang.
Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang
wali sesuai dengan Pasal 359.
Pasal 301
Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan
ranjang, perceraian perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiaptiap
minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak
yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan
pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak
mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau
dipecat dari itu.
Pasal 302
Bila bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang
sungguh-sungguh untuk merasa tidak puas akan kelakuan anaknya, maka Pengadilan Negeri,
atas permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta olehnya untuk
itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu
selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri
Kehakiman. Penampungan ini dibiayai oleh anak itu; penampungan itu tidak boleh
diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada waktu penetapan itu
anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau bila pada waktu penetapan itu dicapai
umur tersebut, paling lama satu tahun dan sekali-kali tidak boleh melewati saat dia mencapai
kedewasaan.
Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penampungan sebelum mendengar dewan
perwalian dan dengan tidak mengurangi ketentuan alinea pertama Pasal 303, sebelum