KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 362
Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib
mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya
dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima betas pal
dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah
boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat
kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara.
Pasal 363
Tanpa mengurangi ketentuan alinea kedua Pasal 354a dan alinea keempat Pasal 359, perwalian
anak di luar kawin diatur oleh Pengadilan Negeri tanpa Iebih dulu mendengar siapa pun.
Pasal 364
Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding,
kecuali jika ada ketentuan sebaliknya.
BAGIAN 6
Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)
Pasal 365
Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh
diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada
suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut
anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum
dewasa untuk waktu yang lama.
Pasal 362 tidak berlaku.
Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan perwalian yang ditugaskan
kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan
atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain.
Para anggota pengurus masing-masing bertanggung jawab secara pribadi dan tanggungmenanggung
atas pelaksanaan perwalian itu, selama perwalian itu dilakukan oleh pengurus dan
selama anggota-anggota pengurus ini tidak menunjukkan pada Hakim, bahwa mereka telah
mencurahkan segala usaha guna melaksanakan perwalian sebagaimana mestinya atau mereka
dalam keadaan tidak mampu menjaganya.
Pengurus boleh memberi kuasa secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk
melakukan perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu.
Pengurus berhak pula atas kehendaknya menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak-anak
belum dewasa yang dengan tegas ditunjuknya, asalkan secara tertulis, kepada Balai Harta
Peninggalan, yang dengan demikian wajib menerima pengurusan itu dan menyelenggarakannya
menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya. Penyerahan ini tidak dapat dicabut.