KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 1295
Jika barang yang untuknya orang-orang mengikatkan diri secara tanggung renteng itu hanya
menyangkut salah satu di antara mereka, maka mereka masing-masing terikat seluruhnya
kepada kreditur, tetapi di antara mereka sendiri mereka dianggap sebagai orang penjamin bagi
orang yang bersangkutan dengan barang itu, dan karena itu harus diberi ganti rugi.
BAGIAN 9
Perikatan-perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Perikatan-perikatan yang Tidak
Dapat Dibagi-bagi
Pasal 1296
Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar pokok perikatan tersebut
adalah suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat
dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun tak nyata.
Pasal 1297
Suatu perikatan tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang menjadi pokok
perikatan itu, karena sifatnya, dapat dibagi-bagi jika barang atau perbuatan itu, menurut
maksudnya, tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian saja.
Pasal 1298
Bahwa suatu perikatan merupakan perikatan tanggung-menanggung, itu tidak berarti bahwa
perikatan itu adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi-bagi.
Pasal 1299
Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi, harus dilaksanakan antara debitur dan kreditur, seolaholah
perikatan itu tak dapat dibagi-bagi; hal dapatnya dibagi-bagi suatu perikatan, itu hanya
dapat diterapkan terhadap ahli waris yang tak dapat menagih piutangnya atau tidak wajib
membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang yang
harus mewakili kreditur atau debitur.
Pasal 1300
Asas yang ditentukan dalam pasal yang lalu, dikecualikan terhadap:
1. jika utang itu berkenaan dengan suatu hipotek;
2. jika utang itu terdiri atas suatu barang tertentu;
3. jika utang itu mengenai berbagai utang yang dapat dipilih, terserah kepada kreditur,
sedang salah satu dari barang-barang itu tak dapat dibagi;
4. jika menurut persetujuan hanya salah satu ahli waris saja yang diwajibkan melaksanakan
perikatan itu;
5. jika ternyata dengan jelas, baik karena sifat perikatan, maupun karena sifat barang yang
menjadi pokok perikatan, atau karena maksud yang terkandung persetujuan itu, bahwa
maksud kedua belah pihak adalah bahwa utangnya tidak dapat diangsur. Dalam ketiga
hal yang pertama, ahli waris yang menguasai barang yang harus diserahkan atau barang
yang menjadi tanggungan hipotek, dapat dituntut membayar seluruh utangnya,