KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

dewasa, demikian pula pendapat wali pengawas, sekiranya perwalian pengawas tidak dilakukan
oleh Balai Harta Peninggalan sendiri.
Wali yang tanpa izin tersebut mengajukan gugatan di muka Hakim atau mengadakan
pembelaan atas suatu gugatan dan dapat dihukum oleh Hakim untuk membayar biaya perkara
dengan uangnya sendiri, bila dipandangnya bahwa tidak dengan alasan yang layak perkara itu
dimulainya atau dipertahankannya; hal ini tidak mengurangi kewajiban wali untuk membayar
biaya, kerugian dan bunga, kiranya ada alasannya untuk itu.
Hukuman yang sama dapat juga diberikan bila ternyata bahwa izin tersebut didapatnya karena
penuturan yang bohong atau penyembunyian keadaan yang sebenarnya.
Pasal 404
Dalam suatu perkara yang diajukan terhadap anak belum dewasa, wali tidak leluasa
menyatakan menerima putusan tanpa kuasa untuk itu dari Balai Harta Peninggalan dengan
cara yang disebutkan dalam permulaan pasal yang lalu.
Pasal 405
Wali diharuskan mendapat izin yang sama, bila ia hendak meminta pemisahan atau pembagian
tetapi tanpa izin ia boleh menjawab tuntutan akan pemisahan atau pembagian yang diajukan
terhadap anak belum dewasa.
Pasal 406
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal pemisahan dan pembagian harta yang
menyangkut kepentingan anak belum dewasa, ditetapkan dalam Bab XVII Buku Kedua yang
berjudul Pemisahan Harta Peninggalan.
Pasal 406a
Bila anak-anak belum dewasa yang berada di bawah beberapa orang wali mempunyai harta
kekayaan yang sama, Pengadilan Negeri boleh menunjuk salah seorang dari mereka atau orang
lain untuk menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan itu sampai pemisahan dan pembagian
selesai, atas jaminan yang ditentukan Pengadilan Negeri.
Pasal 407
Tanpa izin yang dibicarakan dalam Pasal 393, wali tidak boleh mengadakan perdamaian atas
nama anak belum dewasa, pula tidak diperbolehkan menyerahkan penyelesaian suatu perkara
kepada wasit.
Pasal 408
Jika bapak atau ibu dan isterinya atau suaminya yang telah lebih dulu meninggal dunia, dulunya
kawin dengan harta bersama secara penuh atau terbatas, maka Pengadilan Negeri, setelah
mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda beserta walipengawas,
boleh memberi kuasa kepadanya agar selama waktu yang ditentukan, bahkan
sampai anak yang belum dewasa menjadi dewasa, terus menguasai harta kekayaan itu,
pendapatan perusahaan, perdagangan, pabrik atau yang sejenis itu. Izin ini tidak dapat
diberikan, kecuali jika setelah Pengadilan Negeri melihat daftar kekayaan, ternyata bahwa