KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

diadakan untuk waktu tertentu atau waktu tidak tentu, dengan majikan yang sama dan untuk
waktu tertentu yang kurang dari enam bulan, dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu.
Pasal 1603i ten
Hubungan kerja dengan majikan yang sama, yang terputus dalam waktu kurang dari empat
minggu, atau yang segera bersambung dengan cara termaksud pada Pasal 603 f, sepanjang
mengenai tenggang waktu pernyataan pemutusan termaksud Pasal 16031, dipandang sebagai
hubungan kerja yang terus-menerus.
Pasal 1603j
Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.
Pasal 1603k
Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya majikan, kecuali jika dari perjanjian dapat
disimpulkan sebaliknya. Akan tetapi baik ahli waris majikan maupun buruh, berwenang
memutuskan hubungan kerja yang diadakan dalam waktu tertentu dengan memberitahukan
pemutusan sesuai dengan Pasal 1603 h dan 1603 i, seolah-olah hubungan kerja tersebut
diadakan untuk waktu tidak tentu.
Pasal 1603l
Jika diperjanjikan suatu masa percobaan, maka selama waktu itu tiap pihak berwenang
memutuskan hubungan kerja dengan pernyataan pemutusan. Tiap perjanjian yang menetapkan
masa percobaan yang tidak sama Iamanya bagi kedua belah pihak atau lebih lama dari tiga
bulan dan juga tiap janji yang mengadakan suatu masa percobaan baru bagi pihak-pihak yang
sama, adalah batal.
Pasal 1603m
Jika wali dan anak yang masih di bawah umur berpendapat bahwa perjanjian kerja yang
diadakan oleh anak di bawah umur itu akan atau telah mempunyai akibat yang merugikan
baginya, atau bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1601 g tidak terpenuhi, maka ia
boleh mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan di tempat kediaman sebenarnya akan
yang masih di bawah umur itu, agar perjanjian itu dinyatakan putus Pengadilan tidak boleh
meluluskan permohonan itu sebelum mendengar atau memanggil dengan sah anak yang masih
di bawah umur itu, majikan, dan juga Balai Harta Peninggalan dalam hal anak yang masih di
bawah umur itu berada di bawah perwalian dan Balai Harta Peninggalan itu ditugaskan sebagai
wali pengawas.
Jika Pengadilan meluluskan permohonan, ia harus menetapkan saat hubungan kerja itu akan
berakhir. Tidak ada jalan untuk melawan penetapan tersebut tanpa mengurangi wewenang
Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kasasi terhadap penetapan tersebut demi
kepentingan undang-undang.
Pasal 1603n
Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan pemutusan
hubungan kerja atau tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku bagi pemberitahuan
pemutusan hubungan kerja; tetapi pihak yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain,