KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Bila suami isteri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dan alasan-alasan yang
tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu
tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua belah pihak. maka
mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan, dan menuntut
agar perkawinan mereka dibubarkan.
Pasal 201
Tuntutan itu harus segera ditolak, bila pihak tergugat, setelah tiga kali dan bulan ke bulan
dipanggil ke Pengadilan tidak muncul-muncul, atau datang dengan mengadakan perlawanan
terhadap tuntutan itu, atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan.
Pasal 202
Bila pihak tergugat menyetujui tuntutan, Pengadilan Negeri harus memerintahkan, agar suami
isteri itu secara pribadi bersama-sama menghadap seorang atau lebih hakim anggota, yang akan
berusaha mendamaikan mereka.
Bila usaha itu tidak berhasil, Hakim harus memerintahkan untuk kembali lagi, paling cepat tiga
bulan dan paling lambat enam bulan setelah pertama kali menghadap.
Bila ada alasan yang sah untuk tidak menghadap maka anggota atau para anggota yang
ditunjuk itu harus pergi ke rumah suami isteri itu.
Bila salah seorang dari suami isteri, atau kedua-duanya, bertempat tinggal di luar daerah hukum
Pengadilan Negeri yang kepadanya permohonan diajukan, maka Pengadilan Negeri itu boleh
meminta Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya kedua suami isteri itu bertempat tinggal
untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam tiga alinea terdahulu. Pengadilan Negeri ini
akan membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya dan segera
mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama.
Bila salah seorang dan suami isteri, atau kedua-duanya bertempat tinggal di luar Indonesia,
Pengadilan Negeri boleh meminta kepada seorang pejabat Pengadilan di negara tempat mereka
berdiam, untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam alinea satu dan dua, atau
memerintahkannya kepada Pegawai Perwakilan Indonesia di tempat tinggal suami isteri itu.
Berita Acara mengenai hal itu dikirimkan kepada Pengadilan Negeri itu.
Pasal 203
Bila pertemuan yang kedua ternyata tidak berhasil juga, maka setelah mendengar penuntut
umum, Pengadilan Negeri harus mengambil keputusan dan menerima tuntutan itu, jika segala
persyaratan acara telah dipenuhi seperti yang dikemukakan di atas.
Namun demikian, setelah mengadakan pemeriksaan Pengadilan Negeri bebas untuk
menangguhkan putusan selama enam bulan, bila ternyata baginya masih ada kemungkinan
untuk berdamai.
Pasal 204
Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini boleh dimintakan banding kepada Hakim yang lebih
tinggi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan.
Pasal 205