KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

diminta oleh dewan perwalian guna kepentingan tugas yang diperintahkan kepadanya, oleh
panitera diberikan kepadanya dengan cuma-cuma.
BAGIAN 10
Pengawasan Wali atas Pribadi Anak Belum Dewasa
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)
Pasal 383
Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut
kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala
tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya.
Pasal 384
Bila wali, berdasarkan alasan-alasan yang penting, merasa tidak puas terhadap kelakuan anak
belum dewasa, maka atas permintaan wali sendiri atau atas permintaan dewan perwalian, asal
saja dewan diminta oleh wali untuk itu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penempatan
anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau swasta yang akan ditunjuk
oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu dilakukan atas biaya anak belum dewasa, dan bila ia
tidak mampu, atas biaya wali; penempatan semacam itu hanya boleh dilakukan selama-lamanya
enam bulan berturut-turut, bila pada hari penetapan Hakim anak belum dewasa belum
mencapai umur empat belas tahun, atau selama-lamanya satu tahun bila pada hari penetapan ia
telah mencapai umur tersebut, dan sekali-kali tidak boleh melewati saat anak belum dewasa
menjadi dewasa.
Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penempatan itu sebelum mendengar atau
memanggil secara sah wali, pengawas, para keluarga sedarah dan semenda dari anak belum
dewasa, dewan perwalian dan, tanpa mengurangi ketentuan dalam alinea berikut, juga anak
belum dewasa sendiri.
Bila anak belum dewasa tidak datang menghadap pada hari yang ditentukan untuk
mendengarnya, maka Pengadilan Negeri menunda pemeriksaan sampai pada hari yang
ditentukan, dan memerintahkan agar anak belum dewasa itu pada hari tersebut, di bawa ke
depannya oleh juru sita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah jawatan
Kejaksaan, bila ternyata anak belum dewasa pada hari itu pun tidak datang menghadap, maka
Pengadilan Negeri, tanpa mendengarnya, memerintahkan atau menolak penempatannya.
Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan bentuk acara lebih lanjut, melainkan perintah
penempatan itulah yang harus diberikan, tetapi itu pun tidak perlu dimuat alasan-alasannya.
Bila Pengadilan Negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa anak belum dewasa dan wali
tidak mampu membiayai penempatan itu, maka semua biaya menjadi beban negara. Penetapan
yang memerintahkan suatu penempatan, dilaksanakan atas perintah, setelah ada permintaan
dan pihak wali.
Pasal 384a
Dengan penetapan Menteri Kehakiman, anak belum dewasa sewaktu-waktu boleh dikeluarkan
dari lembaga termaksud dalam pasal yang lalu, bila alasan-alasan yang mengakibatkan