KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Terhadap orang-orang yang tidak dapat dibiarkan mengurus diri sendiri atau membahayakan
keamanan orang lain karena kelakuannya terlanjur buruk dan terus menerus buruk, harus
dilakukan tindakan seperti diatur dalam Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan
Mengadili di Indonesia.
Pasal 457
Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak para kepala daerah setempat, menjelang
pengesahan Pengadilan Negeri, berkuasa memerintahkan penahanan sementara orang-orang
yang dimaksud dalam Pasal-pasal yang lalu. Mereka wajib untuk bertindak secara cermat; dan
selambat-lambatnya dalam empat hari atau, dalam hal tempat kedudukan Pengadilan Negeri
yang bersangkutan ada di pulau lain, dengan kapal yang pertama, mereka harus mengirimkan
surat-surat tentang penahanan kepada Kejaksaan yang berwenang & yang harus
menyampaikan lagi surat-surat itu dengan tuntutannya kepada Pengadilan Negeri segera
setelah menerima surat-surat itu.
Bila Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan-alasan guna menguatkan penahanan, maka
dengan putusan harus diperintahkan supaya orang yang ditahan itu segera dikeluarkan dari
tahanan. Putusan ini harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah yang bersangkutan segera
setelah diterimanya, dan hal itu harus diberitahukan kepada Kejaksaan dengan cara seperti
yang ditentukan dalam alinea kedua pasal ini.
Pasal 458
Seorang anak belum dewasa yang ada di bawah pengampuan tidak dapat melakukan
perkawinan, pula tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian selain dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan pada Pasal 38 dan 151.
Pasal 459
Tiada seorang pun, kecuali suami isteri dan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau ke bawah,
wajib menjalankan suatu pengampuan lebih dari delapan tahun lamanya setelah waktu itu
lewat, pengampu boleh minta dibebaskan dan permintaan ini harus dikabulkan.
Pasal 460
Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi
pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara
yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang
yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum
keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
Pasal 461
Pembebasan diri pengampuan harus diumumkan dengan cara yang diatur dalam Pasal 444.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 462