KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

demikian pula nama dan tempat tinggal para saksi yang sekiranya dapat membuktikan
peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan tersebut.
Pembebasan tidak boleh diperintahkan, bila orang yang melakukan kekuasaan orang tua
menentangnya.
Pasal 319c
Pengadilan Negeri mengambil keputusan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah
kedua orang tua dan keluarga sedarah atau semenda anak itu dan setelah mendengar dewan
perwalian. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya saksi-saksi yang ditunjuk dan
dipilih olehnya, baik dari keluarga sedarah atau semenda maupun dan luar mereka, dipanggil
untuk didengar di bawah sumpah.
Bila kedua orang tua atau saksi-saksi yang harus didengar bertempat tinggal di luar daerah
hukum pengadilan negeri, maka tugas mendengar itu boleh dilimpahkan dengan cara seperti
yang ditentukan bagi keluarga sedarah atau semenda dalam Pasal 333.
Anak kalimat terakhir alinea keempat Pasal 206 berlaku juga bagi kedua orang tua.
Pasal 319d
Semua panggilan dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 bagi keluarga
sedarah dan semenda, tetapi bila harus dilakukan panggilan terhadap seseorang yang tempat
tinggalnya tidak diketahui, hal itu harus segera dipasang oleh Panitera dalam satu atau beberapa
surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri itu. Panggilan terhadap orang yang
pembebasannya atau pemecatannya dan kekuasaan orang tua dimohon atau dituntut, harus
disertai keterangan singkat tentang isi permohonan atau tuntutan itu, kecuali bila tempat
tinggalnya tidak diketahui.
Bila perlu Pengadilan Negeri boleh juga mendengar orang-orang selain mereka yang telah
ditunjuk, sebagai saksi di bawah sumpah, pula orang-orang yang telah menghadap pada hari
yang ditentukan itu, dan boleh pula menetapkan akan memeriksa saksi-saksi lebih lanjut; saksisaksi
terakhir ini harus ditunjuk dalam penetapan itu dan harus dipanggil dengan cara yang
sama.
Pasal 319e
Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia yang berwenang untuk melakukan perwalian
itu dan setiap pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga amal boleh mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri supaya ditugaskan memangku perwalian itu. Pengadilan
Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang surat permohonan
itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut.
Jika permohonan atau tuntutan itu dikabulkan, suami atau isteri orang yang dibebaskan atau
dipecat dan kekuasaan orang tua, dengan sendirinya menurut hukum harus melakukan
kekuasaan orang tua, kecuali bila dia juga telah dibebaskan atau dipecat.
Namun demikian, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan Kejaksaan atau
karena jabatan, Pengadilan Negeri boleh membebaskannya juga dan kekuasaan orang tua, bila
ada alasan untuk itu. Terhadap pembebasan mi berlaku alinea terakhir Pasal 319b.
Bila terjadi pembebasan seperti itu, demikian pula bila suami atau isterinya juga telah
dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, maka pengadilan negeri harus mengadakan
perwalian bagi anak-anak yang terlepas dan kekuasaan orang tua.