KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 365a
Panitera Pengadilan Negeri yang memerintahkan perwalian memberitahukan perintah itu
kepada dewan perwalian dan Kejaksaan Negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan,
yayasan, atau lembaga sosial itu berkedudukan.
Pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial melaporkan secara tertulis penempatan
anak belum dewasa di suatu rumah atau lembaga kepada dewan perwalian dan Kejaksaan yang
dalam daerah hukumnya terletak rumah atau lembaga tersebut. Rumah atau lembaga yang
dimaksudkan ini, dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan atau oleh seorang petugas yang
ditunjuknya dan oleh dewan perwalian tiap kali dipandang perlu dan patut guna meneliti
keadaan anak belum dewasa yang ditempatkan di dalamnya.
Bila dikehendakinya, wali pengawas diberi kesempatan tiap-tiap minggu mengunjungi anak
belum dewasa yang ada dalam pengawasannya.
BAGIAN 7
Perwalian Pengawas
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)
Pasal 366
Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan
sebagai wali pengawas.
Pasal 367
Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku dan tidak membawa perubahan dalam perwalian
pengawas yang diperintahkan di Negeri Belanda untuk anak belum dewasa yang kemudian
berdiam di Indonesia.
Bila wali pengawas yang diangkat di Negeri Belanda tidak berada di Indonesia dan tidak
menunjuk seorang kuasa khusus guna mewakili dirinya dalam segala kejadian yang
memerlukan kehadiran dan keikutsertaannya, maka dianggaplah bahwa terhadap tugas yang
harus dilakukannya di Indonesia, ia telah memerintahkan perwakilannya kepada Balai Harta
Peninggalan di tempat tinggal anak belum dewasa, yang oleh karenanya harus diterima oleh
Balai Harta Peninggalan tersebut.
Pasal 368
Para wali tersebut dalam Bagian 3 bab ini, segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib
memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Bila para wali tersebut
lalai, mereka boleh diberhentikan, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Pasal 369
Dalam segala hal, bila perwalian diperintahkan oleh Hakim, Panitera Pengadilan Negeri yang
bersangkutan harus segera memberitahukan secara tertulis adanya pengangkatan itu kepada
Balai Harta Peninggalan, dengan keterangan, apakah pengangkatan itu terjadi dengan dihadiri
oleh wali itu, atau jika perwalian itu diperintahkan kepada perkumpulan, yayasan atau lembaga
sosial, dengan keterangan, apakah hal itu terjadi atas permintaan atau kesanggupan sendiri.