KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

dituntut pemecatannya harus disertai dengan pemberian secara ringkas tentang isi permintaan
atau tuntutan, kecuali jika tempat kediaman orang itu tidak diketahui.
Bila dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh mendengar orang-orang selain yang telah
ditentukan di atas menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan boleh juga memerintahkan
pemeriksaan saksi-saksi ini harus disebutkan dalam penetapan lebih lanjut dan harus dipanggil
dengan cara yang sama.
Pasal 381b
Selama pemeriksaan, tiap-tiap penduduk di Indonesia yang berhak melakukan perwalian dan
pengurus tiap-tiap perkumpulan, yayasan, dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365 boleh
mengajukan diri kepada Pengadilan Negeri dengan surat permohonan supaya diperkenankan
memangku perwalian itu. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk
didengar tentang permohonan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan
orang-orang tersebut dengan penyesuaian seperlunya. Bila permintaan atau tuntutan itu
dikabulkan, Pengadilan Negeri menetapkan pengangkatan wali. Dalam keputusan tentang
pemecatan wali, wali yang dipecat harus dihukum mengadakan pertanggungjawaban tentang
pengurusannya kepada penggantinya.
Pasal 382
Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu tertutup. Penetapan disertai
dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang terbuka dalam waktu yang sesingkatsingkatnya
setelah berlangsung pemeriksaan terakhir; penetapan ini boleh dinyatakan segera
dapat dilaksanakan sekalipun ada perlawanan atau banding dengan atau tanpa jaminan, semua
itu atas naskah aslinya.
Selama pemeriksaan berjalan, Pengadilan Negeri leluasa untuk menghentikan penunaian
perwalian itu seluruhnya atau sebagian dan memberi kekuasaan atas diri anak belum dewasa
dan harta kekayaannya menurut pertimbangan Pengadilan Negeri, kepada seorang yang
ditunjuknya atau kepada dewan perwalian.
Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lalu tidak boleh dimintakan peradilan yang
lebih tinggi. Penetapan itu tetap berlaku sampai keputusan tentang pemecatan memperoleh
kekuatan tetap. Ketentuan dalam alinea ketujuh dan kedelapan Pasal 319 f berlaku dalam hal
ini.
Pasal 382a
Baik berdasarkan atas peristiwa yang dapat menyebabkan pemecatan, maupun karena anak
belum dewasa ditinggalkan atau tanpa suatu pengawasan, Jaksa berwenang mempercayakan
anak belum dewasa itu untuk sementara waktu kepada dewan perwalian, sampai Pengadilan
Negeri mengangkat seorang wali atau dinyatakan, bahwa pengangkatan itu tidak perlu dan
penetapan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ketentuan dalam alinea ketujuh dan
kedelapan Pasal 318f berlaku dalam hal ini.
Bila Jaksa menggunakan wewenang tersebut di atas sebelum mengajukan permintaan atau
tuntutan akan pemecatan atau pengangkatan seorang wali, ía wajib segera melakukan segala
sesuatu agar pengadilan mengangkat seorang wali.
Bila penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian ditolak Jaksa boleh menyuruh
membawa anak itu képada juru sita atau kepada Polisi yang diberi tugas untuk melaksanakan
surat perintahnya. Ketentuan-ketentuan dalam alinea-alinea ketiga, keempat dan kelima Pasal