KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

pengertian bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan alinea kedua, senantiasa harus
diberikan kepada buruh suatu surat pemberitahuan terang dan jelas yang menggambarkan
pertelaan termasuk alinea pertama.
Tanpa mengurangi berlakunya alinea keempat, pemberitahuan tentang pertelaan dalam alinea
yang lalu, bila dikehendaki, harus dilakukan dengan mewajibkan buruh merahasiakannya.
sebagaimana telah disebut dalam alinea ketiga.
Pasal 1602f
Untuk pembayaran upah yang menjadi hak buruh, kuasa termaksud dalam alinea pertama
Pasal 1385 haruslah suatu kuasa tertulis. Jika dalam kuasa tertulis termaksud pada Pasal 1602g
dimuat syarat bahwa upah yang ditetapkan berupa uang seluruhnya atau bagian, tidak akan
dibayar kepada buruh di bawah umur, tetapi harus dibayar kepada wakilnya yang sah, maka
orang mi dalam hal pembayaran upah atau bagian yang harus dibayar kepadanya. dianggap
sebagai buruh.
Juga apabila tidak dimuat syarat-syarat seperti itu dalam surat kuasa dan bahkan dalam hal
adanya kuasa lisan, upah yang ditetapkan berupa uang, yang harus dibayar kepada buruh yang
belum dewasa, harus dibayar kepada wakilnya yang sah bila wakil ini mengajukan surat
perlawanan atas pembayaran yang dilakukan kepada butuh di bawah umur.
Dalam hal-hal lain dan yang dimaksudkan pada alinea kedua dan alinea ketiga pasal ini,
majikan membayar kepada buruh di bawah umur dianggap telah melunasinya dengan sah.
Pembayaran kepada pihak ketiga, yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini atau
pasal berikut adalah batal.
Pasal 1602g
Penyitaan upah yang menjadi hak buruh dan majikan, hanya boleh dilakukan atas jumlah yang
tidak lebih dari seperlima dari upah yang ditetapkan berupa uang bila upah berupa uang itu
sehari delapan gulden lebih, maka juga penyitaan hanya sah atas yang tidak melebihi seperlima
bagian, sedang beberapa penyitaan tidak dibatasi. Tidak ada pembatasan jika penyitaan itu
dijalankan untuk pembayaran nafkah, yang menurut undang-undang menjadi hak orang yang
melakukan pekerjaan.
Penyegelan, penggadaian atau perbuatan lain dengan mana buruh memberikan suatu hak atas
upahnya kepada pihak ketiga, hanya berlaku sepanjang penyitaan atas upahnya diperkenankan.
Kuasa untuk menagih upah, dalam bentuk dan dengan nama apa pun, yang oleh buruh telah
diberikan, senantiasa bisa ditarik kembali. Tiap perjanjian yang berlawanan dengan ketentuan
pasal ini adalah batal.
Pasal 1602h
Pembayaran upah yang ditetapkan berupa uang, harus dilakukan dengan uang yang berlaku di
Indonesia, dengan pengertian bahwa upah yang ditetapkan berupa uang asing harus dihitung
menurut kurs pada hari dan tempat pembayaran terjadi, atau kalau di tempat itu tidak ada kurs,
menurut kurs di kota dagang terdekat yang ada kurs. Akan tetapi untuk daerah atau bagian
daerah tertentu, dengan undang-undang dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea
pertama.
Pasal 1602i