KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Jika akta pendirian, reglemen atau perjanjian itu tidak menentukan cara lain maka hak para
anggota bersifat perorangan dan tidak beralih kepada para ahli waris.
Pasal 1665
Bila terjadi pembubaran badan hukum demikian maka para anggota yang masih ada atau
anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar utang-utang badan hukum dengan
kekayaan badan hukum itu, dan hanya sisa kekayaan itu yang boleh mereka bagi antara mereka
dan mereka serahkan kepada ahli waris mereka.
Dalam hal memanggil para kreditur, menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban dan
membayar semua utang badan hukum, mereka harus tunduk pada semua kewajiban seperti
yang dipikul oleh para ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk
mengadakan pendaftaran harta benda.
Bila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban maka masing-masing anggota sebagai perseorangan
wajib menanggung seluruh utang badan hukum yang bubar itu, dan tanggungan itu dapat jatuh
kepada ahli waris mereka.
BAB X
PENGHIBAHAN
BAGIAN I
Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 1666
Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu
barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang
yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan
antara orang-orang yang masih hidup.
Pasal 1667
Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat
penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka
penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.
Pasal 1668
Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya
atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu
dipandang sebagai tidak sah.
Pasal 1669
Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil
barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk
keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku
Kedua Kitab Undang-undang ini.