30.01.2015 Views

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan<br />

hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun<br />

tidak boleh mengatur warisan itu.<br />

Pasal 142<br />

Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar<br />

dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.<br />

Pasal 143<br />

Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan<br />

perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau<br />

oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah,<br />

yang pernah berlaku di Indonesia.<br />

Pasal 144<br />

Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian<br />

bersama, kecuali jika hal mi ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian<br />

diatur dalam Bagian 2 bab ini.<br />

Pasal 145<br />

Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan<br />

dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya<br />

rumah tangga dan pendidikan anak-anak.<br />

Pasal 146<br />

Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk<br />

penguasaan suami.<br />

Pasal 147<br />

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan<br />

menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat<br />

pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.<br />

Pasal 148<br />

Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan<br />

dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperi akta<br />

perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa<br />

kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.<br />

Pasal 149<br />

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.<br />

Pasal 150

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!