KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 1070
Pemisahan harta peninggalan tidak dapat diminta atas nama orang-orang yang tidak dapat
bertindak bebas terhadap harta benda mereka, kecuali dengan mengindahkan ketentuan
undang-undang mengenai orang-orang demikian.
Suami, tanpa bantuan isteri, dapat menuntut pemisahan harta peninggalan atau membantu
penyegelan pemisahan itu dalam hal barang-barang yang termasuk harta bersama.
Mengenai barang-barang yang menjadi hak isteri sendiri dan tidak termasuk harta bersama,
juga bila antara suami isteri terjadi pemisahan harta, isteri berwenang untuk menuntut atau
membantu melaksanakan pemisahan harta peninggalan, asalkan untuk itu ia dibantu atau
dikuasakan oleh suami atau oleh Hakim.
Pasal 1071
Jika satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai untuk membantu
melaksanakan pemisahan harta benda setelah diperintahkan oleh Hakim, maka atas
permohonan orang yang paling berkepentingan, dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri
(jika hal itu belum dicantumkan dalam putusan Hakim), agar Balai Harta Peninggalan mewakili
mereka yang enggan atau lalai itu dan mengelola apa yang mereka terima semuanya
berdasarkan Bagian 1 dan Bab 13 Buku Pertama.
Dalam hal itu, seperti juga dalam hal diantara para ahli waris ada yang tidak menguasai barangbarangnya,
pemisahan harta peninggalan tidak dapat dilakukan, kecuali dengan memperhatikan
ketentuan pasal-pasal berikut, dengan ancaman kebatalan jika melanggar peraturan-peraturan
yang tercantum dalam Pasal 1072.
Pasal 1072
Pada pelaksanaan pemisahan harta peninggalan harus hadir Balai Harta Peninggalan,
sebagaimana diatur dalam pasal 417 alinea pertama kitab hukum ini, beserta wali pengawas dan
pengampu pengawas, bila Balai Harta Peninggalan tidak diserahi tugas perwalian dan
pengampu pengawas.
Pasal 1073
Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan sebelumnya dalam
akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan
peraturan undang-undang.
Akan tetapi bila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris hadir dan dapat
bertindak bebas atas harta benda mereka, tetapi belum membuat pemerincian harta
peninggalan, dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan harta
peninggalan itu membuat tidak mungkin untuk mengindahkan peraturan undang-undang
mengenai pemerincian harta peninggalan, maka pemisahan harta peninggalan itu harus dimulai
dengan membuat laporan yang secermat-cermatnya mengenai harta peninggalan itu seperti
yang ditinggalkan oleh pewaris, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu
sejak waktu itu, dan mengenai keadaan pada waktu ini. Untuk menguatkan kebenaran laporan
itu, dihadapan Notaris harus diangkat sumpah oleh orang atau orang-orang yang tetap
menguasai harta peninggalan yang tak terbagi itu.
Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat sumpah, maka hal itu harus
disebutkan oleh Notaris dalam aktanya, sedapat-dapatnya dengan sebabsebabnya penolakan
itu.