KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Isteri yang telah menarik pada dirinya tidak berhak melepaskan diri dari harta bersama itu.
Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan semata-mata atau penyelamatan, tidak
membawa akibat seperti itu.
Pasal 137
Isteri yang telah menghilangkan atau menggelapkan barang-barang dan harta bersama, tetap
berada dalam penggabungan meskipun telah melepaskan dirinya; hal yang sama berlaku bagi
para ahli warisnya.
Pasal 138
Dalam hal gabungan harta bersama berakhir karena kematian si isteri para ahli warisnya dapat
melepaskan diri dari harta bersama itu, dalam waktu dan dengan cara seperti yang diatur
mengenai si isteri sendiri.
BAB VII
PERJANJIAN KAWIN
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)
BAGIAN 1
Perjanjian Kawin pada Umumnya
Pasal 139
Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang
mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik
atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.
Pasal 140
Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami
sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undangundang
diberikan kepada yang masih hidup paling lama.
Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si
suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal mi tidak mengurangi wewenang isteri
untuk mensyaratkañ bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang
bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi
secara bebas.
Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama,
barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara,
surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang
selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.
Pasal 141