30.01.2015 Views

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pasal 329b<br />

Penetapan mengenai tunjangan, atas tuntutan pihak yang dihukum untuk membayar nafkah<br />

atau atas tuntutan pihak yang harus diberi nafkah, boleh diubah atau dicabut oleh Hakim.<br />

Perubahan atau pencabutan itu harus didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbandingan<br />

nyata antara kebutuhan orang yang berhak atas nafkah itu di satu pihak dan pendapatan dan<br />

kekayaan orang yang dihukum untuk membayar sehubungan dengan beban-beban yang<br />

menjadi tanggungannya di lain pihak, sejak saat penetapan itu diberikan telah berubah<br />

sedemikian mencolok, sehingga seandainya perbandingan yang berubah ini ada pada saat<br />

tersebut, maka penetapan itu sedianya akan lain.<br />

Dengan cara sama, peraturan yang telah dimufakati oleh kedua pihak mengenai nafkah yang<br />

diwajibkan berdasarkan buku ini, boleh diubah atau dicabut oleh Hakim.<br />

BAB XV<br />

KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN<br />

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk<br />

Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c,<br />

yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 Alinea Pertama<br />

dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)<br />

BAGIAN 1<br />

Kebelumdewasaan<br />

Pasal 330<br />

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun<br />

dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua<br />

puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.<br />

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah<br />

perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab<br />

ini.<br />

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan<br />

undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang<br />

disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka<br />

Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:<br />

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai<br />

penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21<br />

tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.<br />

2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak<br />

kembali berstatus belum dewasa.<br />

3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.<br />

BAGIAN 2<br />

Perwalian Pada Umumnya

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!