KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 1888
Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada,
maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai
dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.
Pasal 1889
Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti,
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula
halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau
setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di
hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
2. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau
tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu
dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya
menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat
diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
3. bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang
dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai
umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak
dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
4. salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan,
dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.
Pasal 1890
Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis.
Pasal 1891
Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak
yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut.
Pasal 1892
Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat
diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya
mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan
yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat
yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu.
Jika tidak ada akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara
sukarela, setelah saat perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan secara sah.
Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara sukarela dalam bentuk
daripada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan upaya
pembuktian serta tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu;
namun hal itu tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.