KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

oleh dihukum oleh Pengadilan Negeri dengan denda uang yang tidak melebihi seratus rupiah,
tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti rugi, bila ada
alasan untuk itu.
BAGIAN 5
Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing BukanTionghoa, tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)
Pasal 83
Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia,
maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila
perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya
perkawinan itu, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuanketentuan
tersebut dalam bagian 1 Bab ini.
Pasal 84
Dalam waktu satu tahun setelah kembalinya suami istri ke wilayah Indonesia, akta tentang
perkawinan mereka di luar negeri harus didaftarkan dalam daftar umum perkawinan di tempat
tinggal mereka.
BAGIAN 6
Batalnya Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
Pasal 85
Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.
Pasal 86
Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh
orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu,
oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang
mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya
perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya
perkawinan terdahulu itu.
Pasal 87
Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas kedua suami istri atau
salah seorang dari mereka, hanya dapat dibantah oleh suami istri itu, atau oleh salah seorang
dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas.
Bila telah terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini, keabsahan perkawinan itu hanya
dapat dibantah oleh suami atau istri yang telah khilaf itu. Dalam hal-hal tersebut dalam pasal
ini, tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan tidak boleh diterima, bila telah terjadi tinggal