KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang tidak termaksud dalam rencana tersebut
jika perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan itu tidak disetujui secara tertulis dan
mengenai harganya tidak diadakan persetujuan dengan pemiliknya.
Pasal 1611
Pemberi tugas, bila menghendakinya dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu,
walaupun pekerjaan itu telah dimuai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada
pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya
keuntungan.
Pasal 1612
Perjanjian pemborongan berakhir dengan meninggalnya pemborong. Tetapi pemberi tugas itu
wajib membayar kepada ahli waris pemborong itu harga hasil pekerjaan yang telah selesai dan
harga bahan-bahan bangunan yang telah disiapkan, menurut perbandingan dengan harga yang
diperjanjikan dalam perjanjian, asal hasil pekerjaan atau bahan-bahan bangunan tersebut ada
manfaatnya bagi pemberi tugas.
Pasal 1613
Pemborong bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan.
Pasal 1614
Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dipekerjakan untuk
mendirikan sebuah bangunan atau membuat suatu barang lain yang diborongkan, dapat
mengajukan tuntutan terhadap orang yang mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi
hanya atas sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemborong pada saat mereka
mengajukan tuntutan.
Pasal 1615
Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dengan suatu
harga tertentu menyanggupi pembuatan sesuatu atas tanggung jawab sendiri secara langsung,
terikat pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam bagian ini. Mereka adalah pemborong dalam
bidang yang mereka kerjakan.
Pasal 1616
Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada
barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila
untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan
secukupnya.
Pasal 1617
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pelaut dan nakhoda diatur dalam kitab Undangundang
Hukum Dagang.
BAB VIII