KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 442
Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka,
setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan
Jaksa.
Pasal 443
Bila dimohonkan banding, maka Hakim banding sekiranya ada alasan,. dapat mendengar lagi
atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan.
Pasal 444
Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang
ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang
memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan
dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan
bunga sekiranya ada alasan untuk itu.
Pasal 445
Bila pengampuan diminta sehubungan dengan alinea keempat Pasal 434, Pengadilan Negeri
mendengar para keluarga sedarah atau semenda dan, sendiri atau dengan wakilnya,, suami atau
isterinya yang meminta, sekiranya ini berada di Indonesia; juga harus dilakukan ketentuanketentuan
dalam Pasal 439 alinea kesatu dan kedua, 440,441 dan 442. Dalam hal demikian
jawatan Kejaksaan harus menyelenggarakan pengumuman mengenai keputusan dengan cara
yang dicantumkan dalam Pasal 444.
Pasal 446
Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak
perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah
batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan
karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.
Pasal 447
Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan
keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada
pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.
Pasal 448
Setelah seseorang meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang telah dilakukannya,
kecuali pembuatan surat-surat wasiat berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, tidak
dapat disanggah, selain bila pengampuan atas dirinya telah diperintahkan atau dimintakan
sebelum ia meninggal dunia, kecuali bila bukti-bukti tentang penyakit itu tersimpul dari
perbuatan yang disanggah itu.
Pasal 449